Palembang, kabarsawit.com - Sekretaris Apkasindo Sumatera Selatan M. Yunus tidak setuju perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan menjadi penyebab utama keterlambatan pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Walau begitu, ia tidak menampik hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target PSR.

Menurutnya, untuk melihat PSR, perlu diletakkan dalam perspektif yang lebih luas. "Dengan begitu bisa melihat lebih detail permasalahan yang ada dan mengidentifikasi cara untuk mengatasinya.

"Faktor utamanya adalah kurangnya sosialisasi langsung kepada petani kelapa sawit. Terutama petani swadaya yang menggunakan bibit yang tidak berkualitas dan umur kebun yang sudah tua, sehingga produktivitas kebun menjadi rendah," ujarnya, Minggu (19/11)."

Menurut Yunus, petani saat ini membutuhkan seseorang yang dapat meyakinkan mereka tentang perlunya PSR, seperti menjelaskan pengertian PSR, manfaatnya, sampai alternatif pendapatan yang akan didapat jika petani mengikuti program ini.

“Kementerian Pertanian, Dirjenbun dan Disbun harus mengalokasikan staf untuk mendampingi petani, terutama petani swadaya. Tapi sampai sekarang tak ada, bisa jadi mereka nggak paham apa itu PSR,” tukasnya.

Faktanya, PSR hanya mencapai 20 persen dari target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Tugas Kelapa Sawit yang dibentuk pemerintah juga tidak bekerja secara optimal.

"Sebenarnya tidak sulit untuk mencapai PSR. Namun rendahnya tingkat pencapaian ini karena pemilik perkebunan tidak paham apa itu PSR,” tandasnya.

Yunus menekankan bahwa pemerintah adalah jendela yang harus mengkomunikasikan PSR ini secara langsung kepada para petani. Bukannya mengandalkan asosiasi kelapa sawit.

"Harusnya mereka bentuk tim penyuluh yang paham PSR dan terjun langsung ke lingkungan petani swadaya, apalagi petani yang terpinggirkan. Penyuluh harus punya fasilitas yang diperlukan supaya petani bisa dapat informasi,” pungkasnya.