Kalbar, kabarsawit.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat (Kalbar) prihatin dengan dugaan perbudakan di PT Bintang Sawit Lestari (BSL) di Sekadau Hulu. Apkasindo menyerukan agar kasus ini diusut tuntas untuk memastikan bahwa hal ini tidak terulang lagi.

"Kami nggak bisa menyelidiki masalah ini mendalam karena ini melibatkan pekerja dan perusahaan, sementara kami ini petani. Tapi, kami tetap minta agar kasus ini diselidiki secara menyeluruh," kata Indra Rustandi, Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Senin (27/11).

Ia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu perlu ditertibkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Dengan cara ini, mereka dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

“Biasanya kasus-kasus seperti itu terjadi ketika perusahaan mencari pekerja melalui perantara. Bisa juga melalui orang dalam perusahaan," jelasnya.

Padahal, untuk mencegah hal ini terjadi, kontrak kerja harus ditandatangani antara pekerja dan perusahaan. Tujuannya untuk menentukan dengan jelas berapa banyak pekerja akan dibayar dan berapa jam dia akan bekerja. Sifat pekerjaannya juga harus diperjelas.

Bahkan jika biaya hidup perlu dipotong, ini dapat dijelaskan dalam kontrak kerja, jadi terkesan lebih terbuka.

"Jika tidak ada pertanyaan seperti itu, karyawan harus waspada. Dalam hal ini, kami mengingatkan bahwa pemberi kerja juga harus menyelidiki dan jika masalah seperti itu sudah ada, hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena itu akan menjadi perbudakan,” tukasnya.