Pangkalpinang, kabarsawit.com - Dari 53 perusahaan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), baru 19 perusahaan yang memiliki sertifikasi ISPO.

"Di Provinsi Babel, dari 53 perusahaan kelapa sawit yang ada, baru 19 perusahaan yang memiliki sertifikasi ISPO," ujar Edi Romdhoni, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Babel.

Ia mengatakan hal ini kemarin di hadapan para peserta rapat Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di Pangkalpinang, Babel.

Kebetulan, penerapan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) telah diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai status wajib.

Artinya, semua operator perkebunan kelapa sawit, baik pengusaha maupun petani, harus menerapkan kebijakan ini dengan tenggat waktu akhir tahun 2025.

Menurut Edi Romdhoni, berdasarkan data DPKP Babel, pihak swasta menguasai 55,92 persen atau 8,58 juta hektar.

Di sisi lain, kebun rakyat memiliki luas 40,51 persen atau 6,21 juta hektar.

Sementara itu, perkebunan kelapa sawit milik Holding BUMN mencapai 3,57 persen atau 0,55 juta hektar," demikian yang dikutip kabarsawit.com dari laman RRI, Selasa (7/5/2024).

"Ini adalah sesuatu yang harus dicermati oleh perusahaan swasta dan perkebunan kecil harus didorong untuk mendukung ISPO," tambahnya.

Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memiliki area perkebunan kelapa sawit terluas dengan luas 53.699 hektar.

Diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat dengan 53.126 hektar dan Kabupaten Bangka Selatan seluas 19.600 hektar.

“Keberlanjutan atau sustainable adalah hal yang terpenting, karena minyak kelapa sawit dan turunannya diakui oleh pasar internasional sebagai produk yang sustainable, berkelanjutan dan bebas dari masalah," ujar Edi Romdoni.

“Dan untuk produk primer kelapa sawit, yaitu minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, jaminan kualitas dan ketelusuran juga terbukti," kata Edi.