Petani Sawit Beri Devisa ke Negara, Pemerintah Beri Apa?
Syarifuddin Sirait meminta Pemerintah Pusat untuk menimbang kembali langkah yang telah diambil yang justru berakibat buruk pada kemampuan petani sawit dalam memeroleh pupuk.
Medan, kabarsawit.com - Sikap pemerintah terhadap petani kelapa sawit patut dipertanyakan. Di satu sisi, pemerintah mengagung-agungkan kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara terbesar.
“Namun di sisi lain, pemerintah tidak berusaha memenuhi kebutuhan petani kelapa sawit," keluh Syarifuddin Sirait, Sekretaris Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Aspek-PIR), Kamis (16/5).
Berbicara kepada kabarsawit.com, Syarifuddin mengungkapkan pendapatnya ini karena petani kelapa sawit di berbagai daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk.
Seperti diberitakan kabarsawit.com sebelumnya, Bickman Panggarbesy, Kepala Bidang Perkebunan (Bidbun) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, mengungkapkan alasan dibalik penolakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan pupuk kepada petani kelapa sawit.
Menurutnya pemerintah pusat tidak mungkin memberikan bantuan pupuk kepada para petani kelapa sawit.
Soalnya harga pupuk yang mahal untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp10 juta per hektar per tahun.
Menurut Syarifuddin Sirait, kebijakan pemerintah pusat ini tidak sesuai dengan kebutuhan petani kelapa sawit dan hanya mementingkan diri sendiri.
“Di satu sisi, pemerintah bersyukur dengan keberadaan kelapa sawit yang mendatangkan devisa bagi negara dan dianggap sebagai anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa,” tutur Syarifuddin.
Namun, di sisi lain, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap produktivitas kelapa sawit diabaikan.
“Biaya pupuk yang mencapai Rp 10 juta per hektar hanya dijadikan alasan oleh pemerintah," ujar Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan Ambar di Desa Gotting Sidodadi, Asahan, Sumatera Utara.
Ketua DPD I Aspek - PIR Sumatera Utara mengusulkan untuk mencari jalan tengah atau win-win solution atas permasalahan penggunaan pupuk di perkebunan kelapa sawit petani.
“Sekarang kami bawa devisa ke dalam negeri. Jadi apa timbal balik dari Pemerintah untuk kami,” timpal Syarifuddin.
Ia meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berdampak negatif terhadap akses petani terhadap pupuk kelapa sawit.
