Bengkulu, kabarsawit.com – Naiknya harga BBM sebabkan inflasi, imbasnya harga pupuk jadi mahal, dana bantuan PSR nggak cukup.

Tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Bengkulu rencananya minta tambahan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab, seiring dengan naiknya harga sejumlah komoditas membuat dana PSR senilai Rp 30 juta per hektar dinilai tidak mencukupi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan berharap kepada pemerintah pusat melalui BPDPKS agar menambah lagi dana bantuan untuk Program PSR di Provinsi Bengkulu.

"Kami minta dana bantuan PSR yang semula Rp 30 juta per hektare dinaikkan, itu masih kurang jika dalam kondisi sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM," kata Ricky kepada kabarsawit.com, Senin (9/1).

Selain itu menurut Ricky, harga pupuk belakangan juga melambung tinggi hingga mencapai angka satu juta rupiah per karung seberat 50 kilogram.

"Harga pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, sebisa mungkin lebih dari Rp 30 juta," ujarnya.

Ricky menambahkan, selain persoalan tadi, waktu tunggu yang cukup lama, petani harus menunggu selama tiga  tahun pasca peremajaan kelapa sawit. Selama itu pula petani tidak tidak memiliki penghasilan. Oleh sebab itu menurutnya pesoalan ini harus jadi pertimbangan agar petani sedikit terbantu.

"Kami sangat berharap ada penambahan dana PSR, itu bisa juga membantu petani sampai tanaman sawit baru menghasilkan buah," tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPR-RI, M. Saleh berjanji akan membantu masyarakat Provinsi Bengkulu menyuarakan aspirasinya ke pemerintah pusat. Ia berupaya agar dana PSR untuk Provinsi Bengkulu bisa meningkat pada tahun ini.

"Kami akan berusaha membantu masyarakat Bengkulu, aspirasi ini akan kita bawa ke pusat untuk menjadi pembahasan bersama dengan pihak terkait," tutupnya.