Kaltim, kabarsawit.com - Penetapan harga sawit mitra swadaya yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Riau dinilai dapat diterapkan di seluruh sentra kelapa sawit di Indonesia.

Namun, menurut Wakil Ketua DPW APKASINDO Kaltim, Daru Widiyatmoko, regulasi penerapan harga itu harus jelas.

Sebab Daru khawatir, harga penetapan itu hanya ada dalam catatan dinas perkebunan saja. Sedangkan praktik di lapangan, harga masih ditentukan oleh perusahaan atau pabrik kelapa sawit.

"Jika kebijakan itu benar maka ya bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi jangan sampai prakteknya harga justru di bawah harga penetapan. Baik itu penetapan plasma maupun mitra swadaya," paparnya kepada kabarsawit.com, Kamis (22/6).

Hal tersebut, kata Daru, sangat penting. Pasalnya persoalan harga saat ini sedang hangat-hangatnya di wilayah Kaltim. Bagaimana tidak saat ini masih terjadi antrian di PKS yang justru menawarkan harga lebih tinggi. 

Kondisi ini juga menguak bahwa provinsi Kaltim masih kekurangan pabrikkelapasawit. Bahkan jumlahnya dinilai tidak sebanding dengan luasan kebun kelapa sawit yang ada.

Terlebih lagi, dari catatan Daru, setiap bulannya kebun kelapa sawit di Kaltim tumbuh mulai 500-1000 hektare. "Yang diperlukan saat ini oleh petani sawit swadaya adalah pabrik khusus untuk TBS petani swadaya," tandasnya.