Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu prihatin terhadap kurangnya dukungan pembiayaan modal yang diberikan oleh perbankan kepada petani sawit.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mempermudah petani kelapa sawit dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan KUR tanpa jaminan atau agunan sertifikat kebun.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan, kelapa sawit di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Namun, petani sawit di wilayah ini sering mengalami kendala dalam mengakses pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.

"Masih banyak petani sawit di Bengkulu belum mengakses pendanaan dari bank, padahal mereka butuh untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka," kata Hamka, kemarin.

Ia mengaku, peran perbankan di Bengkulu dianggap penting untuk memaksimalkan dukungan kepada petani sawit. Oleh sebab itu, bank harus mempermudah petani sawit untuk mengakses pendanaan seperti KUR.

"Kami berharap agar perbankan di Bengkulu dapat mempermudah petani sawit dalam mengakses KUR. Salah satunya adalah dengan memberikan KUR tanpa jaminan atau agunan sertifikat kebun," tegas Hamka.

Dukungan perbankan yang lebih optimal akan membantu petani sawit dalam mengatasi kendala-kendala finansial yang sering dihadapi. KUR tanpa jaminan atau agunan sertifikat kebun akan memberikan kesempatan bagi petani sawit yang tidak memiliki aset tersebut untuk tetap mendapatkan akses pendanaan yang mereka butuhkan.

"Kalau bisa tanpa agunan atau sertifikat kebun kenapa harus pakai, kan semua petani itu ingin mengakses pinjaman yang mudah tanpa berbelit-belit," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri berencana untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada perbankan guna meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam memberikan dukungan finansial kepada petani sawit.

Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi perbankan untuk mengembangkan program KUR yang lebih inklusif dan mempermudah akses bagi para petani.

"Kami akan melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada perbankan agar mereka terus mengembangkan program KUR yang lebih inklusif dan mempermudah akses bagi para petani di Bengkulu," ujarnya.

Hamka juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan petani sawit merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi sektor kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

Dengan adanya dukungan yang lebih maksimal dari perbankan, diharapkan petani sawit dapat lebih mudah mengakses pendanaan yang akan berdampak positif pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani sawit di Bengkulu.

"Kolaborasi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi sektor kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya dukungan yang lebih maksimal dari perbankan, diharapkan petani sawit dapat lebih mudah mengakses pendanaan yang akan berdampak positif pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," pungkasnya.

Sejalan dengan itu, beberapa perwakilan petani sawit juga memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Salah seorang petani sawit, Budi Santoso mengungkapkan, bahwa KUR tanpa jaminan sangat dinantikan oleh seluruh petani di Bengkulu. 

"KUR tanpa jaminan atau agunan sertifikat kebun akan sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani sawit di Bengkulu," kata Budi.