Kalteng, kabarsawit.com - Bentrok antara masyarakat dan pihak kepolisian di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyita perhatian.

Bentrok itu terjadi saat massa menuntut pembebasan 6 orang masyarakat yang diamankan pihak kepolisian lantaran memanen kebun kelapa sawit PT BJAP.

Pemanenan itu dilakukan masyarakat lantaran tuntutan mereka terkait pembangunan kebun plasma sebesar 20% dari luas HGU tidak digubris oleh perusahaan. Padahal sudah bertahun-tahun perusahaan tersebut beroperasi di wilayah itu.

Ketua Aspek-PIR Kalteng, Yusroh Fataqin mengatakan, peristiwa itu terjadi lantaran masyarakat kesal karena tidak ada kepedulian dari pihak perusahaan. Bahkan juga pemerintah.

Bukan hanya khusus pada tuntutan pembangunan kebun plasma saja, namun banyak faktor yang membuat masyarakat kesal.

"Massa itu merupakan warga asli Kalimantan Tengah yakni Suku Dayak. Mereka menuntut pembangunan kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan. Karena ini wajib ya seharusnya perusahaan memenuhi permintaan mereka. Namun mereka justru tidak pernah mendapatkan kepastian baik itu dari perusahaan maupun dari pemerintah setempat. Akhirnya mereka panen sendiri kebun kelapa sawit itu," kata dia, kepada kabarsawit.com, Senin (17/7).

Selama ini, lanjut Yusroh, masyarakat tidak mengerti cara untuk mendapatkan kebun plasma tersebut. Sehingga masyarakat mengambil langkah untuk langsung menuntut kepada perusahaan.

Terlebih masyarakat juga tidak pernah mendapatkan kepedulian untuk kesejahteraan mereka dari pihak perusahaan. Bahkan pemerintah dinilai lebih condong pada perusahaan, bukan kepada masyarakat.

"Mereka adalah warga asli Kalteng atau pribumi. Namun kesejahteraan mereka justru tertinggal dari masyarakat transmigrasi pemerintah.  Ini yang membuat sedikit muncul kecemburuan sosial. Apa lagi segala urusan mereka seperti dipersulit," bebernya.

Tak kecil kemungkinan faktor ini juga menjadi salah satu pemicu kemarahan massa hingga menuntut kebun plasma tersebut. Disamping memang perusahaan yang tidak peduli.

"Kita Aspek-PIR telah perjuangkan dengan mengajukan beberapa hal ke perusahaan. Namun sayangnya perusahaan belum berkenan dan menolak. Seharusnya pemerintah turun tangan dan mendampingi masyarakat. Kita berharap ada solusi sehingga masyarakat, perusahaan serta pemerintah kembali harmonis," tandasnya.