Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah daerah Bengkulu diminta memperbaiki peraturan yang mengatur harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit karena jumlah petani yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) masih rendah, yang berarti hanya sedikit petani yang menerima harga TBS yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Arnop Wardin, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu, penetapan harga TBS sawit selama ini tidak berdampak positif pada petani. Ini karena jumlah petani yang bermitra dengan PKS hanya sekitar 2,5 persen, sementara luas kebun yang dikelola petani di Provinsi Bengkulu mencapai 273 ribu hektar.

Dalam pernyataannya pada Rabu (19/7) berkata, "Pengaruh penetapan harga TBS tidak dirasakan oleh petani pada umumnya karena hanya sedikit petani yang menikmatinya. Penikmat harga sawit yang selalu ditetapkan pemerintah hanya yang 2,5 persen itu, dan sisanya mendapatkan harga TBS sesuai keinginan pabrik."

Selain itu, Kadin Provinsi Bengkulu menekankan bahwa hanya pabrik kelapa sawit (PKS) yang tergabung dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang memiliki perjanjian kemitraan dengan petani melalui program plasma, sedangkan pabrik non kebun sama sekali tidak melakukannya.

Arnop menambahkan, "Perlu adanya perubahan dalam penetapan harga TBS agar petani kelapa sawit swadaya juga mendapatkan keadilan. Perlu adanya kebijakan yang lebih adil dalam penetapan harga TBS di Bengkulu. Kadin Provinsi Bengkulu mendorong agar pemerintah dan stakeholder terkait memperhatikan kepentingan petani swadaya, yang merupakan mayoritas di daerah ini."

Kadin Provinsi Bengkulu akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perubahan yang lebih inklusif dalam penetapan harga TBS kelapa sawit. Diharapkan langkah ini akan menguntungkan petani swadaya dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam upaya mencapai keadilan harga untuk petani.

Selanjutnya ia juga akan berpartisipasi secara aktif dalam mendiskusikan masalah ini dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan. Dia mengatakan, "Kami berharap penetapan harga TBS kelapa sawit dapat lebih memperhatikan kebutuhan petani swadaya yang belum bermitra dengan PKS."

Terakhir ia juga berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat memenuhi kebutuhan petani swadaya dengan program-program yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, sehingga petani dapat merasakan manfaat dari industri kelapa sawit yang berkembang di Bengkulu.