Bengkulu, kabarsawit.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Bengkulu meminta agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapatkan lebih banyak dana dari pusat.

Hal ini dikarenakan, dana PSR saat ini hanya sebesar Rp 30 juta, yang dianggap tidak mencukupi mengingat harga komoditas seperti pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) telah meningkat.

John Simamora, sekretaris APKASINDO Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa dana sebesar Rp 30 juta per hektar masih kurang untuk program PSR.

“Per satu hektar, dana PSR idealnya sebesar Rp 60 juta, sehingga cukup untuk membeli bibit, menanam, dan merawat pohon kelapa sawit tidak produktif hingga panen,” tuturnya, kemarin.

John mengatakan kemarin bahwa jika dana PSR hanya sebesar Rp 30 juta, itu hanya akan digunakan hingga penanaman pohon kelapa sawit baru selesai. Untuk biaya perawatan hingga panen, petani harus punya modal sendiri. Oleh karena itu, idealnya itu Rp 60 juta.

Ia mengatakan bahwa jika petani kelapa sawit mendapatkan Dana PSR sebesar Rp 60 juta, mereka akan lebih mandiri karena mereka tidak akan berhutang dengan perbankan untuk memenuhi kekurangan dana tersebut.

Jika Dana PSR tetap 30 juta, petani akan mencari kekurangan sebesar 30 juta lagi karena dana tersebut belum cukup untuk menyelesaikan panen. Mereka akan otomatis meminjam kepada bank. John menjelaskan, "Artinya mereka masih harus mempertimbangkan angsuran atau cicilan setelah kebunnya diremajakan."

John berharap pemerintah dapat memberikan dana kepada petani sebesar Rp 60 juta untuk PSR demi membebaskan petani dari pinjaman bank dan jenis pinjaman lainnya. Hal ini dilakukan agar petani tidak perlu membayar angsuran bank setelah kebunnya panen.

"Jika dana PSR besar, petani tidak perlu pinjam bank. Ini diberi dana PSR Rp 30 juta per hektar, tetapi semuanya sudah naik, jadi tidak bisa dikatakan cukup,” tutupnya.