Bengkulu, kabarsawit.com - Meskipun Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, banyak pekerja perkebunan kelapa sawit masih belum merdeka akibat terjerat di kemiskinan.

Dengan pendapatan yang rendah, mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, buruh perkebunan sawit di Bengkulu memiliki penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang mencapai Rp 2,7 juta per bulan.

“Buruh perkebunan kelapa sawit di Bengkulu masih menghadapi masalah besar untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Meskipun mereka telah mengalami banyak perjuangan, banyak dari mereka masih miskin karena pendapatannya rendah,” ujar Ketua KSPSI Bengkulu, Aizan Dahlan, Jumat (18/8).

Dia mengatakan bahwa para pekerja perkebunan sawit masih kesulitan karena pendapatan yang rendah. Meskipun industri kelapa sawit sangat memengaruhi ekonomi Bengkulu, masih ada masalah karena industri ini hanya mempengaruhi beberapa sektor saja, tidak menyeluruh.

“Dengan mempertimbangkan kondisi ini, kami berusaha untuk mendukung hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit. Mereka menegaskan kerja itu harus manusiawi dan upah harus adil,” paparnya.

Pemerintah juga harus berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah dapat membantu meningkatkan kondisi hidup pekerja perkebunan kelapa sawit dengan memperkuat regulasi terkait upah dan kesejahteraan buruh. Langkah yant tepat harus diambil untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi para pekerja ini.

“Agar buruh Bengkulu sejahtera, kami mau pemerintah ikut menangani masalah ini,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa meskipun Bengkulu terus mengalami kemajuan, masih ada tantangan nyata yang harus diatasi untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut dirasakan oleh semua warganya.

Agar buruh perkebunan kelapa sawit dapat keluar dari kemiskinan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengakhiri ketidaksetaraan pendapatan dan kesejahteraan.

“Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya bersama. Indonesia sudah merdeka dan buruh juga harus bebas dari korporasi yang hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan buruh,” pungkasnya.