Manna, kabarsawit.com - DPRD Bengkulu Selatan (BS) diminta Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) membentuk pansus untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS).

FMPR meminta pembentukan pansus tersebut saat bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten BS, Barli Halim, bersama Wakil Ketua I, Juli Hartono, dan anggota dewan lainnya pada Senin (21/8).

“Saya minta DPRD Bengkulu Selatan untuk membantu menyelesaikan masalah PT ABS dengan membentuk pansus dan menghubungi semua pihak terkait untuk mencapai solusi terbaik,” ujar Haryanto, salah satu perwakilan FMPR, beberapa hari lalu.

Menurutnya, pansus harus menyelidiki perizinan perusahaan perkebunan sawit tersebut, yang diduga belum diperpanjang, meskipun sudah habis sejak 2016.

“Selain itu, ada sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, sengketa ini kira-kira ada puluhan hektar lahan,” paparnya

Barli Halim berkomitmen untuk mengikuti keinginan masyarakat ini. “Kami akan segera hubungi pihak-pihak yang terlibat untuk meminta penjelasan tentang PT ABS ini,” tutupnya.