Kayuagung, kabarsawit.com - PT Selatan Jaya Permai (SJP) berencana untuk membangun perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Perusahaan kemudian melakukan konsultasi publik dan sosialisasi studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kantor Kecamatan Sungai Menang.

Pertemuan yang dipimpin oleh Syawal Harahap MSi yang merupakan Camat Sungai Menang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari PT SJP, PT Alam Indo Lestari (AIL), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa dari beberapa daerah terkait.

Rangkaian kegiatan konsultasi publik ini meliputi pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Camat Sungai Menang, sosialisasi program pendirian PKS oleh PT SJP, sosialisasi materi konsultasi publik Amdal oleh PT AIL, diskusi dan tanya jawab.

"Acara ini merupakan bagian dari proses studi AMDAL atas rencana pendirian pabrik kelapa sawit di Desa Gajah Mati, Sungai Ceper, Sungai Pasir dan Sungai Somor. Pabrik ini rencananya akan didirikan di Desa Gajah Mati, namun ada empat desa yang diundang karena kegiatan budidaya kelapa sawit PT SJP akan berdampak juga pada empat desa tersebut," ujar Syawal, kemarin.

Ia mengatakan para kepala desa dari keempat desa tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap rencana PT SJP untuk membangun pabrik kelapa sawit. “Mereka juga mengajukan beberapa syarat, antara lain mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari desa yang bersangkutan, pembangunan infrastruktur jalan, penetapan harga standar nasional untuk hasil pertanian masyarakat, dan pengelolaan limbah pabrik untuk menghindari pencemaran lingkungan sungai,” tuturnya.

Mitra PT SJP, PT AIL, juga telah berjanji untuk mendukung permintaan tersebut, termasuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari keempat desa, pembangunan infrastruktur jalan dan pengelolaan limbah cair yang bertanggung jawab.

"Konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan proyek, dan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari proyek ini dikelola dengan baik demi kepentingan publik,” tandasnya.