Pekanbaru, kabarsawit.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit.

PMK No. 91 tahun 2023 tentang tata kelola Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2023 yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Presiden Jokowi.

Dilihat dari PMK Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi, Riau mendapatkan porsi terbesar.

Jumlah DBH sawit yang diterima pemerintah provinsi Riau tahun ini sebesar Rp 83.132.939.000. Di posisi kedua ada Sumatera Utara dengan Rp 74.861.392.000.

Dan untuk DBH sawit terkecil diterima oleh pemerintah provinsi Maluku Utara sebesar Rp 1.000.000.000.000.

Berikut ini adalah DBH kelapa sawit yang diterima oleh 30 provinsi di Indonesia pada tahun 2023

1. Aceh Rp 33.249.623.000

2. Sumatera Utara Rp 74.861.392.000

3. Sumatera Barat Rp 32.052.337.000

4. Riau Rp 83.132.939.000

5. Jambi Rp 38.330.999.000

6. Sumatera Selatan Rp. 51.217.391.000

7. Bengkulu Rp 21.732.563.000

8. Provinsi Lampung Rp 19.666.494.000

9. Jawa Barat Rp 8.311.301.000

10. Kalimantan Barat Rp 65.666.046.000

11. 11. Kalimantan Tengah IDR 60.021.925.000

12. Kalimantan Selatan Rp 24.955.924.000

13. Kalimantan Timur Rp 43.400.672.000

14. Sulawesi Tengah Rp 15.722.718.000

15. Sulawesi Selatan IDR 9.225.347.000

16. Sulawesi Tenggara Rp 10.476.445.000

17. Maluku Rp 1.547.258.000

18. Papua Rp 2.677.705.000

19. Maluku Utara Rp 1.000.000.000

20. Banten Rp. 2.051.795.000

21. Bangka Belitung Rp. 15.759.756.000

22. Gorontalo Rp 1.987.893.000

23. Kepulauan Riau Rp 2.055.414.000

24. Papua Barat Rp 3.211.428.000

25. Sulawesi Barat Rp 8.653.679.000

26. Kalimantan Utara IDR 10.410.950.000

27. Papua Selatan IDR 3.892.995.000

28. Papua Tengah Rp. 1.998.509.000

29. Papua Pegunungan Rp 1.763.986.000

30. Papua Barat Daya Rp. 2.084.647.000