Kampar, kabarsawit.com - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah dihadirkan pemerintah melalui BPDPKS sejak tahun 2016, dan hingga Agustus 2023, BPDPKS telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,18 triliun untuk mendukung percepatan PSR.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam acara penanaman pohon perdana yang diadakan kemarin, Senin (18/9) di Desa Kijang Makmur, Kampar.

Eddy mengatakan bahwa industri kelapa sawit memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan. Hal ini karena industri ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor non-migas, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, dan pemberantasan kemiskinan. Industri ini juga penting dalam hal kedaulatan energi Indonesia.

“Tak banyak industri yang dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dan luas seperti industri kelapa sawit, terutama di tingkat komoditas," jelasnya.

Sementara itu, beberapa program dari hulu ke hilir sedang dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi minyak sawit Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu contohnya adalah program PSR yang sudah dijalankan sejak tahun 2016.

Menurut Eddy, program ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi perkebunan kelapa sawit. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bawah PSR karena target nasional adalah untuk mencapai hasil panen 180.000 hektar/tahun.

“Sejak tahun 2016, Rp8,18 triliun sudah kami salurkan untuk PSR 130.032 petani dan 295.544 hektar perkebunan kelapa sawit," sebutnya.

Sementara itu, tahun ini, tujuh proposal telah diajukan di mana PSR menerima Rp 30 per hektar. Luas perkebunan mencapai 1.709 hektar di provinsi Riau dan Jambi.

“Sedangkan untuk proposal kemitraan, 17 proposal dengan area perkebunan seluas 5.497 hektar telah diterima secara online. Proposal-proposal tersebut saat ini sedang diverifikasi oleh surveyor,” terangnya.