PKS di Mukomuko Bantu Pemda Anggarkan Program Kampoeng Samanih
Wakil Bupati Mukomuko Wasri distribusikan bantuan tempat sampah, foto : ist
Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program Kampoeng Samanih (Sanitasi Aman Layak Bersih) di sembilan desa dan kelurahan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah memutuskan untuk mencari bantuan dana dari 14 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di daerah tersebut.
Wakil Bupati Mukomoko, Wasri, mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang mencari pendanaan dari sektor swasta untuk mencapai akses yang memadai terhadap fasilitas sanitasi di Kabupaten Mukomoko. Langkah ini akan memfasilitasi intervensi sanitasi di sembilan desa dan kelurahan pada tahun 2023 dan 2024.
“Program Kampoeng Samanih menargetkan sembilan desa dan kelurahan yang memiliki tempat pembuangan sampah yang tidak berfungsi dan buang air besar sembarangan. Karena keterbatasan anggaran, kami mencari sumber pendanaan alternatif dari pihak swasta, terutama dari pabrik-pabrik yang beroperasi di daerah tersebut,” ujarnya pada hari Kamis (2/1).
Para pemangku kepentingan telah mengajukan proposal untuk membiayai 14 PKS. Agus Suhardi, Kabid Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko, mengatakan bahwa banyak perusahaan telah menanggapi proposal-proposal tersebut. Beberapa perusahaan mungkin akan membantu, beberapa tidak," katanya.
Ia mengatakan bahwa bantuan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam program sanitasi ini bervariasi. Agus menjelaskan bahwa beberapa perusahaan mendanai pembuatan dan pembelian tempat sampah, sementara yang lain hanya menyediakan kaos.
“Beberapa tempat sampah yang disediakan oleh perusahaan didistribusikan ke desa-desa yang berpartisipasi dalam program Kampoeng Samanih. Beberapa lagi masih disimpan di kantor DLH di Mukomuko,” tandasnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Mukomuko ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan sanitasi dan higienitas, terutama di desa-desa yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur sanitasi.








