Medan, kabarsawit.com - Perwakilan dari BPKP Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan dari audit yang ditargetkan untuk pengelolaan kelapa sawit di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Agenda ini diselenggarakan bekerja sama dengan Direktorat Investigasi III BPKP Pusat.

Dua puluh perwakilan BPKP hadir. Perwakilan dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sebanyak 46 koordinator penyelia yang mewakili departemen penelitian di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta 21 asisten koordinator penyelia juga hadir dalam agenda ini.

Kwinhatmaka, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, mengatakan bahwa pengawasan pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu prioritas pengawasan yang akan dilakukan pada triwulan III dan IV tahun 2023 untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Makanya, diharapkan dengan adanya koordinasi ini akan tercipta kesamaan pemahaman dalam membuat rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan kelapa sawit di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” ujar Kwinhatmaka, Sabtu (25/11).

Kegiatan tersebut meliputi status kelapa sawit dalam kawasan hutan; perubahan mekanisme tarif tidak dikenakan pajak terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kelapa sawit dalam kawasan hutan; Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); fasilitas perkebunan rakyat (plasma); implementasi komitmen penyelesaian hambatan fasilitas perkebunan rakyat dalam PNBP; dan pendapatan kelapa sawit yang dibahas. Semua kategori ini menjadi perhatian serius yang perlu dioptimalkan dengan baik.

"Kami berharap kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan akan berujung pada peningkatan PAD melalui peningkatan akuntabilitas,” simpulnya.