Pekanbaru, kabarsawit.com - Program Kementerian Pertanian yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah Sarana dan Prasarana (Sarpras), yang belum banyak tercapai.

"Sarpras secara historis kurang dimanfaatkan lebih dari Rp 60 miliar sejak BPDPKS dimulai pada tahun 2015," ujar Dr Gulat ME Manurung C.IMA, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), pada hari Selasa (2/1).

Gulat mengatakan bahwa infrastruktur ini harus diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit skala kecil.

Gulat mengatakan ada tiga aspek penting dalam hal infrastruktur. Pertama, penyediaan pupuk bagi petani kelapa sawit yang tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah.

Kedua, pembangunan infrastruktur jalan dan perkebunan, serta pembangunan pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) oleh petani kelapa sawit dan PKS mini.

“Dari ketiga hal tersebut, hanya perbaikan jalan yang sudah terealisasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pencapaiannya kurang dari Rp 60 miliar," sebutnya.

“Tentu saja yang menjadi perhatian terbesar adalah bantuan pupuk dan pabrik kelapa sawit mini yang capaiannya masih nol persen. Tentu saja ini perlu ditingkatkan," lanjut Gulat.

Bapak dua anak ini juga mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi petani masih terkait dengan persyaratan yang rumit.

“Kendala utamanya adalah persyaratan yang rumit seperti PSR. Hal ini yang menyebabkan petani kelapa sawit tidak dapat mencapai apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu produktivitas yang tinggi melalui bibit unggul, pupuk dan peremajaan," tuturnya.

Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2024.