Kendari, kabarsawit.com - Petani kelapa sawit di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara akan melaporkan kebun kelapa sawitnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dinyatakan berada di kawasan hutan sehingga tidak dapat dilakukan peremajaan meskipun produksinya rendah.

Hal ini juga terkait dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan beberapa waktu lalu untuk merelokasi perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.

Ketua Apkasindo Sultra Fauzi Sadinur mengatakan bahwa dua kabupaten yang dimaksud adalah Konawe Selatan dan Bombana. Di dua kabupaten ini, lebih dari 1.100 hektar kebun kelapa sawit teridentifikasi sebagai kawasan hutan.

“Ini adalah langkah kami untuk membantu dan mendukung para petani kelapa sawit di dua kabupaten ini agar mereka dapat terus menanam kelapa sawit di lahan mereka," ujarnya kepada kabarsawit.com, Senin (8/1).

Menurut Fauzi, perkebunan inilah yang menjadi tumpuan para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setidaknya perkebunan-perkebunan tersebut berada di enam kecamatan, yaitu Konawe, Basala, Benoa, Kolono, Konda, Koleang Timur, dan Kasipute.

Namun, masih ada lebih dari 1.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang belum diremajakan di bawah program PSR yang disediakan oleh BPDPKS.

Menurut Fauzi, kebun-kebun tersebut belum siap untuk diremajakan karena baru berusia 12-18 tahun. Namun, produksinya rendah karena benih berkualitas tinggi tidak digunakan selama penanaman.

“Bibit yang ditanam di bawah program PSR BPDPKS menggunakan bibit unggul, jadi kami ingin memastikan mereka lulus PSR dan meningkatkan hasil panen. Saat ini, perkebunan didominasi oleh benih Dura. Dengan demikian, kesejahteraan petani akan semakin terjamin," tandasnya.