Pekanbaru, kabarsawit.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyayangkan bahwa program Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak pernah diimplementasikan.

Memang, sejak awal, program ini tampaknya tidak pernah diimplementasikan. Khususnya, pembangunan pabrik kelapa sawit mini tidak pernah direalisasikan.

Dr Gulat ME Manurung, C.IMA, ketua Apkasindo, baru-baru ini mengatakan  "penyaluran program Sarpras melalui dana BPDPKS dalam bentuk pembangunan pabrik kelapa sawit, pabrik minyak goreng merah dan pabrik minyak goreng mini hampir tidak pernah direalisasikan."

Sepanjang tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sibuk dengan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) dan hanya terpusat oleh perubahan regulasi.

“Perubahan peraturan ini berakibat fatal terhadap tuntutan petani dan meskipun telah melangkah jauh, kita kembali menjadi tidak matang karena seringnya perubahan peraturan," ujar Gulat.

"Kami bahkan memiliki orang-orang yang memulai proses pelengkapan persyaratannya selama tiga tahun tetapi kemudian kembali ke titik nol,” lanjutnya.

Gulat mengatakan bahwa peraturan yang semakin menghambat petani untuk membuka perkebunan termasuk ketentuan yang mengharuskan 30 persen dari perkiraan dana untuk tahun lalu, yang dibuktikan dengan laporan bank untuk satu tahun terakhir.

"Tidak masuk akal regulasinya,” sebutnya.

Selain mendirikan pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng, bantuan infrastruktur lainnya seperti pupuk dan jalan perkebunan hanya sedikit diimplementasikan.

“Dalam hal pupuk, pestisida, jalan, jembatan dan bentuk bantuan lainnya, pengamatan kami hingga tahun 2023 hampir tidak ada yang diimplementasikan, dan jika melihat semua hal yang berkaitan dengan infrastruktur atau pupuk sejak berdirinya BPDPKS, hampir nol koma," kata Gulat.

"Masalahnya diketahui karena panjangnya prosedur birokrasi yang harus dilalui oleh Direktorat Perkebunan," pungkasnya.