Jakarta, kabarsawit.com - Mulai tahun 2023, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mendistribusikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada 350 kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dana tersebut akan digunakan terutama untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di dalam dan sekitar kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.

Namun, dana tersebut juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kelapa sawit, salah satunya adalah untuk mempromosikan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan DBH Sawit untuk mempromosikan sertifikasi ISPO. Mengingat jangka waktu bagi operator perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi kurang dari satu tahun.

Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, mengatakan bahwa penggunaan DBH Sawit dapat diprioritaskan untuk membantu petani kecil dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Ia mengatakan sejauh ini, terlepas dari kesulitan teknis, banyak petani yang mengeluhkan mahalnya biaya sertifikasi ISPO.

"Kami mendesak pemerintah daerah yang membawahi operator perkebunan kelapa sawit untuk memanfaatkan DBH Sawit secara optimal untuk memfasilitasi sertifikasi ISPO, terutama untuk petani kecil," kata Prayudi pada hari Selasa (16 April).

Dengan partisipasi ISPO di perkebunan kelapa sawit rakyat yang saat ini baru mencapai 0,06 juta hektar, atau 1 persen dari total luas perkebunan rakyat, maka kebutuhan akan dukungan finansial dinilai sangat penting.

“Hanya 81 petani yang memiliki ISPO. Inilah sebabnya mengapa Kementerian Pertanian mendorong petani kecil untuk memanfaatkan DBH Sawit untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO,” ujarnya.