Bengkulu, kabarsawit.com - Para petani kelapa sawit di Bengkulu mengeluh kepada pemerintah, mereka mengklaim bahwa pemerintah hanya memungut pajak dari kelapa sawit dan tidak memberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka.

Menurut Budi Santoso, salah satu petani kelapa sawit di Bengkulu, mereka membayar pajak yang cukup besar kepada pemerintah, namun pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan dampak positif.

"Apa yang mereka dapatkan ketika membayar pajak setiap tahun? '" ujar Budi pada hari Minggu, (5/5).

Budi mengakui bahwa banyak petani kelapa sawit di Bengkulu yang saat ini mengalami situasi ekonomi yang memburuk akibat kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada pemungutan pajak. Pada saat yang sama, ia percaya kebutuhan petani kelapa sawit terabaikan.

“Kami membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kami. Tidak cukup hanya dengan memungut pajak tanpa banyak dukungan," tambah Budi.

Menanggapi hal ini, Bayu Andy Prasetya, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa pajak yang dipungut dari kelapa sawit merupakan bagian dari pendapatan pemerintah dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pihaknya juga menerima keluhan para petani dan berjanji akan menanggapinya dengan serius.

"Pajak yang dipungut tidak hanya untuk petani sawit tetapi juga untuk masyarakat luas, tetapi sebagian besar uang dari pajak dibagikan kepada petani sawit dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit," kata Bayu.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, M Rizon Shut MSi juga menanggapi pertanyaan tersebut dan menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk petani kelapa sawit.

“Kesejahteraan petani adalah prioritas utama kami. Kami akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka," ujar Rizon.

Para aktivis juga menyatakan dukungan mereka kepada para petani kelapa sawit dan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. "Pemerintah harus secara efektif memanfaatkan pajak yang dikumpulkan dari sektor kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi lingkungan,” tukas Ali Akbar, aktivis Bengkulu.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus terus berdialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk para petani kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil.

"Hanya melalui kerja sama yang baik, kesejahteraan petani kelapa sawit di Bengkulu dapat diatasi secara efektif untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit,” tandasnya.