Penajam, kabarsawit.com – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur direncanakan menjadi lumbung padi untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan Kecamatan Babulu sebagai kawasan unggulan. Namun, belakangan ini terjadi alih fungsi lahan dari padi menjadi sawit yang semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan fasilitas dari Pemkab PPU untuk para petani.

Anggota DPRD PPU Dapil Babulu–Waru, Ishaq Rahman mengatakan, peralihan komoditas tersebut tak bisa dihindarkan karena rakyat memiliki hak mutlak atas lahannya. “Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang mengalihfungsikan lahan dari padi ke sawit. Sejak awal kita lamban memberikan fasilitas,” katanya dalam keterangan yang dikutip Selasa (8/10).

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan ini, peralihan komoditi ini tak bisa dihindarkan karena sejak dahulu permasalahannya ialah pengairan yang tidak jelas. "Belum lagi para petani di Kecamatan Babulu sulit mendapatkan pupuk baik subsidi dan non-subsidi. Sehingga hal dasar yang menjadi kebutuhan para petani tidak terpenuhi," kritiknya.

"Alih fungsi sawah sangat disesalkan, tapi mau bagaimana lagi?" sambungnya.

Dia menekankan pentingnya keseriusan Pemkab PPU dalam mengembangkan Kecamatan Babulu sebagai pusat ketahanan pangan. Jika daerah ini benar-benar dijadikan lumbung pangan, pemerintah daerah harus tidak hanya menyiapkan program, tetapi juga menyediakan fasilitas yang diperlukan. “Percepatan dalam masalah pengairan sangat penting; program tanpa fasilitas tidak akan berjalan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar berbagai proyek di wilayah tersebut segera dilanjutkan, termasuk pembangunan Bendung Telake dan jaringannya, serta rice milling unit (RMU) yang sebelumnya telah direncanakan.

"Jaminan pasar juga harus diperhatikan. Percuma petani disuruh memproduksi pangan namun tidak diberikan jaminan pasarnya,” pungkasnya.