Jakarta, kabarsawit.com - Korupsi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi daerah tersebut. Penyitaan aset smelter oleh Kejaksaan Agung menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menjual hasil tambangnya, yang berakibat pada penurunan daya beli karena kurangnya uang untuk berbelanja. Sektor ritel, sebagai indikator daya beli, juga mengalami kemerosotan.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa sebagai wilayah yang bergantung pada sumber daya alam (SDA), penurunan industri akan berdampak langsung pada perekonomian. Ia mencatat bahwa fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain yang bergantung pada SDA, seperti Kalimantan, di mana penjualan ritel mengikuti tren penjualan komoditas seperti batu bara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel, Elius Gani, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang terkait dengan tersangka kasus korupsi timah telah ditutup, mengakibatkan kesulitan dalam pembayaran hak karyawan dan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mencatat bahwa dibandingkan tahun lalu, jumlah pekerja yang di-PHK melonjak dari 38 menjadi 1.527 orang.

Meskipun ekonomi Kepulauan Babel tumbuh sebesar 1,03% pada triwulan II-2024 dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhannya melambat dari 5,13% di triwulan II-2023. Elius menambahkan bahwa enam smelter dan delapan usaha lainnya ditutup, menyebabkan 1.372 pekerja kehilangan pekerjaan.

Para pelaku usaha menekankan perlunya pengelolaan timah yang lebih baik. Ketua Harian Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra, menyoroti bahwa penurunan kinerja ekspor tidak hanya disebabkan oleh pengusutan korupsi, tetapi juga oleh sedikitnya Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) yang disetujui. Ia memperingatkan bahwa 80% ekspor Babel berasal dari timah, sementara 60% perekonomian daerah didorong oleh perdagangan timah.