Sungailiat, kabarsawit.com - Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) tahun 2024. Acara ini dibuka oleh Penjabat Bupati Bangka, Muhammad Haris MH.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Syarli Nopriansyah, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan RAD-KSB sebagai bagian dari instruksi pemerintah pusat. "Setiap daerah penghasil sawit wajib merencanakan program sawit berkelanjutan minimal 5 tahun ke depan," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (19/10).

Syarli menambahkan bahwa rencana aksi nasional telah disusun oleh pemerintah pusat, dan oleh karena itu, dokumen di tingkat kabupaten perlu diselaraskan. "Kami berharap RAD-KSB selesai tahun ini agar dapat digunakan sebagai pedoman pada 2025 untuk pengembangan sektor kelapa sawit."

Dia meminta semua pemangku kepentingan—termasuk akademisi, perusahaan, asosiasi pengusaha, perbankan, dan kelompok petani—untuk memberikan masukan dalam penyusunan RAD-KSB. "Penyusunan tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang pemerintah; masukan dari semua pihak sangat penting agar rancangan aksi dapat lebih maksimal," tegasnya.

Muhammad Haris juga berharap RAD-KSB dapat meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. "Kami ingin masukan dari eksternal maupun internal pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi hingga 2029. FGD ini diharapkan membuat dokumen RAD-KSB di Kabupaten Bangka lebih sempurna."

Ia menambahkan bahwa penyusunan RAD-KSB merupakan implementasi dari dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun 2024, dengan Kabupaten Bangka menerima DBH sebesar Rp 20 miliar. "Kami sudah dua tahun berturut-turut mendapatkan DBH Sawit, dan alokasi untuk Bangka adalah yang terbesar di Provinsi Babel, mengingat luas kebun kelapa sawit di sini," ujarnya.