https://www.kabarsawit.com


Copyright © kabarsawit.com
All Right Reserved.

Pemkab Bengkalis Sosialisasikan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat dengan Dana Bagi Hasil 2024

Pemkab Bengkalis Sosialisasikan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat dengan Dana Bagi Hasil 2024

Sosialisasi Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat di Siak Kecil. foto: Prokopim 

Bengkalis, kabarsawit.com - Pemkab Bengkalis, Riau, menggelar sosialisasi terkait pendataan perkebunan sawit rakyat dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2024, bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Camat Siak Kecil. Sosialisasi ini dibuka oleh Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono, yang menekankan pentingnya pendataan perkebunan sawit rakyat untuk mendukung kebijakan dan pemberian bantuan kepada para pekebun.

Tavip menjelaskan bahwa pendataan ini dapat menjadi instrumen strategis untuk membantu pengembangan perkebunan sawit rakyat, baik melalui intensifikasi, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), ataupun penyediaan sarana pendukung seperti pupuk dan jalan produksi. Menurutnya, data perkebunan sawit yang ada saat ini masih perlu dilengkapi agar mencakup nama pemilik, alamat, dan lokasi kebun secara komprehensif.

Kabupaten Bengkalis saat ini memiliki sekitar 326.694,56 hektare perkebunan sawit rakyat dengan 147.464 keluarga pekebun, sementara lahan perkebunan besar swasta mencakup sekitar 52.851,48 hektare. Sebanyak 86,90% dari total perkebunan sawit di Bengkalis merupakan milik rakyat. Tavip berharap pendataan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dengan keterlibatan petugas Politeknik Negeri Bengkalis dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDB).

Dinas Perkebunan Bengkalis turut meluncurkan program “Perkebunan Jempol,” yang memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan perkebunan, seperti bantuan PSR, bibit sawit, pupuk, dan fasilitas lainnya, secara gratis. Selain itu, Pemkab Bengkalis menyediakan beasiswa bagi putra-putri pekebun sawit dan mendukung pendataan STDB sebagai langkah untuk mengakses sertifikasi ISPO dan bantuan lainnya. 

Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis, Mohammad Azmir, menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk meningkatkan legalitas kepemilikan lahan pekebun. Melalui pendataan ini, pemerintah berharap terjalin kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis.