Pontianak, kabarsawit.com –  Pemerhati lingkungan khawatir perluasan lahan sawit akan mengancam ketahanan pangan di
di Kalimantan Barat (kalbar) menyusul makin berkembangnya komoditas itu dan mampu memberi kontribusi ekonomi yang signifikan.

Wakil Direktur Institut Dayakilogi, Richardus Giring, mengatakan, tanamam monokultur makin mendominasi lanskap pertanian di Kalbar. Tren alih fungsi lahan seperti dari komoditas karet menjadi sawit telah mengikis keberagaman tanaman lokal. Ekspansi sawit bahkan mengancam keberadaan lahan pangan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang dulunya menanam karet atau tanaman pangan kini beralih ke sawit karena tekanan ekonomi dan ikut tren. Ketika lahan di sekitarnya berubah jadi sawit, mereka merasa tak punya pilihan lain,” katanya dalam pernyataannya dikutip Ahad (1/6).

Diakuinya, sawit memang menawarkan nilai ekonomi yang menjanjikan. Namun ekspansi besar-besaran berpotensi memicu ketimpangan ekosistem pertanian dan memperparah ancaman terhadap ketahanan pangan lokal.

“Jika tren ini terus berlanjut, masyarakat akan kehilangan kemampuan memproduksi bahan pangan sendiri. Alhasil, kita akan bergantung pada impor,” tandasnya.

Menurut data yang dihimpun Institut Dayakilogi, konversi lahan secara masif telah menurunkan luas lahan pangan produktif di sejumlah wilayah. Lahan yang dulunya digunakan untuk menanam padi, umbi, hingga sayuran kini digantikan oleh hamparan sawit tanpa selingan tanaman lain.

Selain berdampak pada ketersediaan pangan, sistem pertanian monokultur juga berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kualitas tanah.

“Praktik tanam satu jenis pohon secara besar-besaran tanpa pola rotasi tanaman membuat tanah semakin miskin unsur hara dan rawan erosi,” sebutnya.

“Ekspansi sawit juga menyebabkan hutan dan tanah ulayat masyarakat adat makin tergerus. Jadi, ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga soal identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal,” tambahnya.

Dia mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah membuat kebijakan untuk mengendalikan ekspansi sawit dan melindungi ruang hidup masyarakat. “Harus ada pembatasan, pengawasan ketat, dan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang ingin bertahan dengan pertanian pangan,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku usaha agar pengelolaan lahan di Kalbar tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi juga keberlanjutan jangka panjang.

“Tanah Kalimantan bukan sekadar komoditas, melainkan ruang hidup yang harus dilestarikan. Kita perlu menyelamatkan bukan hanya lahan, tapi juga masa depan generasi Kalimantan,” tutupnya.***