Jakarta, kabarsawit.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program itu bisa mencapai 180.000 hektare setiap tahunya. 

"Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," kata SYL saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat, kemarin. 

Menurut SYL, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas kelapasawit. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

"Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat," ujarnya.

SYL mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektare, dimana sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektare atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

"Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDPKS melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua," kata dia.

Namun demikian, SYL mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit, dan perlu kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program PSR.

"Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.

Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menambahkan, tujuan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional ini untuk membangun sinergi antara pusat dengan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan kelapa dawit dan para asosiasi pekebun kelapa sawit agar secara konkret dan konsisten mengakselerasikan pencapaian program PSR. Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan. 

"Pada tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 kabupaten/kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan dinas daerah kabupaten/kota dan dinas provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan perusahaan perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 kabupaten/kota," terangnya.

Andi menjelaskan untuk membangun komitmen lintas kementerian/lembaga khususnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangkaian rapat koordinasi ini akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR. 

Dengan adanya komitmen bersama ini, Andi berharap dapat mengeliminir tantangan di tingkat lapangan khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.

"Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sudah 278.200 hektare, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektare sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS," jelasnya.

"Memperhatikan capaian realisasi program PSR yang masih belum memenuhi harapan, diperlukan upaya strategis yang lebih konkret, sehingga pencapaian target seluas 180.000 hektare per tahun dapat terealisasi," pungkas Andi.