Jakarta, kabarsawit.com - Permintaan global terhadap kelapa sawit bebas deforestasi semakin kuat. Bahkan bukan hanya dari European Union, negara-negara besar seperti China, India, dan pemain CPO global lainnya juga menginginkan hal tersebut. 

“Pasar global sekarang menuntut sawit yang bersih dari deforestasi. Ini bukan sekadar tren, tapi akan menjadi standar internasional ke depannya,” ujar Perencana Ahli Utama Bappenas, Hedi M. Idris, Selasa (2/9).

Data menunjukkan, kata Hedi, sekitar 98 persen perkebunan sawit di Indonesia sudah memenuhi kriteria deforestasi internasional, seperti yang ditetapkan oleh sistem EUDR (European Union Deforestation Regulation). 

Artinya jika dikelola dengan tepat, Indonesia memiliki potensi pendapatan hingga Rp279 triliun per tahun dari sawit yang bebas deforestasi.

“Kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini, tidak hanya pendapatan nasional meningkat, tapi industri sawit Indonesia juga akan semakin dipercaya di mata dunia,” jelasnya.

Untuk itu Hedi menekankan pentingnya physical traceability atau ketelusuran fisik. Menurutnya dengan sistem ini, setiap tahap rantai pasok sawit mulai dari kebun, pengolahan, hingga ekspor, bisa dipantau untuk memastikan produk tidak berasal dari lahan deforestasi.

“Sistem ketelusuran fisik bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti IRCAPOB. Meskipun kriterianya lebih sederhana dibandingkan ISPO atau sertifikasi lain, ini cukup untuk memenuhi ekspektasi pasar global,” jelas Hedi.

Selain itu, menurut Hedi, pengelolaan data aliran produksi dan transaksi juga menjadi penting agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Hedi menekankan bahwa keterbukaan data akan meningkatkan kepatuhan fiskal dan kepercayaan pembeli internasional.

Tidak hanya soal hilir dan ekspor, program sawit bebas deforestasi juga mengedepankan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Petani swadaya akan mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah, produktivitas meningkat, dan potensi pencapaian living income lebih tinggi.

“Penguatan komunitas sawit hilir menjadi keniscayaan. Kolaborasi lintas sektor dan lembaga pengelola sawit yang kuat diperlukan agar program ini berjalan efektif,” kata Hedi.

Meskipun peluang besar terbuka, tantangan tetap ada. Mulai dari tata kelola buruh, pemantauan rantai pasok, hingga kepatuhan pajak.

Hedi berharap, masukan dari akademisi, praktisi sawit, dan lembaga terkait dapat menyempurnakan implementasi sawit bebas deforestasi di Indonesia.

"Dengan ketelusuran fisik, tata kelola yang baik, dan penguatan komunitas hilir, Indonesia tidak hanya bisa memanfaatkan peluang Rp279 triliun, tapi juga menjadi pemimpin global dalam sawit berkelanjutan," pungkasnya.