Jakarta, kabarsawit.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa investasi publik harus berdampak pada semua lini ekonomi nasional termasuk pekebun rakyat dan industri sawit.

Investasi publik bukan sekadar angka di laporan tahunan. Oleh karena itu Bappenas ingin memastikan setiap rupiah yang digelontorkan bener-bener berdampak nyata, terutama untuk pekebun rakyat dan industri kelapa sawit. 

Perencana Ahli Utama Bappenas, Hedi M. Idris mengatakan, prioritas ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing Indonesia di kancah global.

Hedi M. Idris, Perencana Ahli Utama Bappenas, menegaskan bahwa prioritas ini adalah bagian dari strategi besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing Indonesia di kancah global.

“Tujuan kita jelas yaitu pekebun rakyat makin sejahtera, industri sawit lebih efisien, dan ekonomi nasional tumbuh inklusif,” ujar Hedi, Selasa (2/9).

Agar hal ini terwujud, salah satu fokus utama Bappenas menyelesaikan lahan tumpang tindih dan sertifikasi HGU. Sebab, selama ini banyak pekebun rakyat kesulitan mengakses pembiayaan karena status lahan belum jelas. 

"Dengan kepastian hukum, mereka bisa menanam ulang, meningkatkan produktivitas, dan menjual hasilnya ke pasar ekspor premium. Kalau lahan sudah jelas, otomatis akses ke pasar juga lebih terbuka. Harga jual juga bisa lebih tinggi," ujarnya. 

Investasi publik juga diarahkan untuk menguatkan industri sawit dari hulu ke hilir. Penerapan teknologi 4.0 dan riset berbasis perguruan tinggi dinilai akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, sekaligus memperkuat data rantai pasok untuk kepatuhan pajak dan akuisisi investasi.

“Efisiensi biaya dan data yang kredibel membuat industri lebih menarik bagi investor, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan,” kata Hedi.

Implementasi strategi ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak. Khusus pemerintah, pendapatan fiskal diharapkan akan meningkat seiring terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Sementara itu, industri dan pemegang HGU juga mendapatkan keuntungan berupa efisiensi biaya produksi, data rantai pasok yang lebih kredibel, serta kepatuhan pajak yang lebih terjaga.

Di sisi lain, pekebun rakyat akan merasakan dampak positif melalui kemudahan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, dan harga jual hasil panen yang lebih tinggi.

Tak hanya soal efisiensi, investasi publik juga mendorong transisi ke industri hijau. Insentif untuk sertifikasi hijau dan teknologi rendah karbon menjadi pendorong utama. Penguatan kemitraan lintas sektor dan pengembangan infrastruktur membuat rantai pasok sawit lebih solid dan berkelanjutan.

“Intinya, semua pihak diuntungkan: pekebun sejahtera, industri efisien, pemerintah dapat pajak, ekonomi tumbuh. Semuanya jalan bareng,” kata Hedi.