Jakarta, kabarsawit.com – DPR RI menyoroti masih maraknya kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia di tengah komitmen kuat penerapan standar keberlanjutan.

Legislator menilai, Indonesia dan Malaysia sudah kompak menerapkan skema sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan MSPO, namun sejumlah NGO internasional dinilai tetap menyerang sawit dengan isu lingkungan.

Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah pusat tidak lagi bersikap defensif menghadapi tudingan global terhadap komoditas strategis nasional tersebut.

Ia mendorong langkah diplomasi agresif berbasis data untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan jutaan petani sawit.

“Pemerintah harus melakukan serangan balik terhadap disinformasi global yang menyudutkan industri kelapa sawit nasional. Ini bukan hanya soal komoditas, tetapi menyangkut martabat bangsa dan kesejahteraan petani,” tegas Firman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2).

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia telah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan melalui berbagai kebijakan teknis. Di Indonesia, penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi instrumen wajib untuk memastikan tata kelola perkebunan sesuai prinsip keberlanjutan.

Selain ISPO, pemerintah juga telah menjalankan moratorium izin pembukaan lahan baru, memperkuat transparansi, serta membenahi sistem tata guna lahan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bukti konkret komitmen Indonesia dalam menekan deforestasi dan meningkatkan akuntabilitas sektor sawit.

Namun demikian, Firman menyayangkan sikap sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang dinilai menutup mata terhadap berbagai perbaikan tersebut.

Ia menilai kampanye negatif yang dibungkus isu lingkungan kerap digunakan negara-negara maju, khususnya di Eropa, sebagai bentuk proteksionisme dagang.

“Serangan terhadap sawit sering dibungkus dengan isu lingkungan dan HAM, tetapi kita harus jujur melihat kepentingan di baliknya. Ada kepentingan melindungi minyak nabati lokal mereka,” ujarnya.

Firman menegaskan, tudingan bahwa kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia kerap disampaikan tanpa perbandingan yang adil. Padahal, dari sisi produktivitas lahan, sawit jauh lebih efisien dibandingkan komoditas minyak nabati lain.

Beberapa minyak nabati pesaing seperti minyak kedelai (soybean oil), minyak bunga matahari (sunflower oil), dan minyak rapa (rapeseed oil) membutuhkan lahan jauh lebih luas untuk menghasilkan volume minyak yang setara dengan kelapa sawit. Namun, komoditas tersebut relatif minim tekanan kampanye global.

Dalam konteks global, Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen sawit terbesar dunia dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan narasi tandingan. Kolaborasi kedua negara dalam memperkuat standar keberlanjutan menjadi modal penting menghadapi regulasi ketat pasar Eropa.

Firman juga menekankan bahwa praktik buruk oleh oknum tertentu di dalam negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh industri sawit nasional. Penegakan hukum tetap harus dilakukan, tetapi tanpa mematikan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Industri kelapa sawit selama ini berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta pengentasan kemiskinan di daerah sentra perkebunan. Jutaan petani kecil menggantungkan hidup pada komoditas ini.

Ia meminta pemerintah memaksimalkan penggunaan data akurat dan capaian kebijakan seperti ISPO dalam setiap forum internasional. Diplomasi berbasis kepentingan nasional dinilai menjadi instrumen vital agar sawit Indonesia tidak terus menjadi sasaran empuk kepentingan ekonomi asing.

“Indonesia tidak boleh terus berada di posisi bertahan. Kita punya data, kita punya kebijakan, dan kita punya standar keberlanjutan. Itu harus disuarakan secara tegas,” katanya.

Dengan Indonesia dan Malaysia kompak menerapkan standar sawit berkelanjutan, DPR berharap kampanye negatif terhadap sawit dapat dilawan secara sistematis. Upaya tersebut penting untuk menjaga daya saing sawit nasional di tengah tantangan proteksionisme dagang global dan tekanan regulasi pasar internasional.***