Jakarta, kabarsawit.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, ISPO wajib bukan hanya formalitas, tapi senjata utama agar sawit Indonesia bisa mendunia. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, penguatan standar keberlanjutan ini akan membuat industri sawit nasional semakin tangguh, berdaya saing tinggi, dan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi rakyat.

“ISPO sekarang bersifat wajib. Ini bukan sekadar sertifikat, tapi fondasi tata kelola yang membuat sawit kita bisa bersaing di pasar global,” ujar Amran, Rabu (11/3).

Strategi ini tak sekadar formalitas: Kementan menargetkan hilirisasi industri sawit, mengubah posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk turunan bernilai tinggi. Dengan hilirisasi, manfaat ekonomi akan mengalir langsung ke masyarakat, termasuk jutaan petani rakyat.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, menambahkan, luas perkebunan sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare dengan proyeksi produksi CPO 48,12 juta ton pada 2025. 

“Indonesia tetap produsen sawit terbesar dunia. ISPO wajib adalah kunci mempertahankan posisi ini sekaligus memperkuat reputasi global sawit Indonesia,” jelas Roni.

Selain meningkatkan daya saing, penguatan ISPO mendukung keberlanjutan industri sawit, menjaga lingkungan, dan meningkatkan produktivitas. Lebih dari 16 juta pekerja bergantung pada sektor ini, termasuk 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi tulang punggung rantai produksi sawit nasional.

Program strategis seperti peremajaan sawit rakyat, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan riset kini diselaraskan dengan ISPO wajib. Hasilnya: industri sawit yang produktif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar global.

“Dengan tata kelola kuat dan ISPO wajib, sawit Indonesia bukan cuma bertahan, tapi siap mendunia. Ini adalah langkah besar untuk ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Abdul Roni.

Dengan strategi ini, Indonesia menegaskan komitmennya: sawit bukan hanya ekspor bahan mentah, tapi ikon industri hilir yang mendunia, mendukung ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan.***