Jakarta, kabarsawit.com - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN yang berencana membentuk Palm Co, sebagai sub-holding PTPN Group, khusus mengelola bisnis sawit dari hulu ke hilir, dinilai tepat untuk mendorong industri sawit.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Didin S Damanhuri, pembentukan Palm Co akan menguntungkan perusahaan, industri sawit dan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Palm Co perlu segera direalisasikan secara konsisten.

Dia mengatakan pembentukan Palm Co akan mendukung program hilirisasi sumber daya alam, terutama komoditas perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia.

"Ini langkah yang sangat baik. Jika Palm Co dibentuk dalam rangka hilirisasi saya rasa ini tepat. Kalau menurut saya begitu," kata Didin dalam keterangan tertulisnya yang diterima kabarsawit.com, kemarin.

Didin menyebutkan, Palm Co akan meningkatkan nilai tambah CPO di dalam negeri. Apalagi saat ini Indonesia hanya memproduksi 47 produk turunan dari CPO. Dengan adanya Palm Co diyakininya produk hilirisasi CPO itu akan semakin bertambah dan dapat bersaing dengan Malaysia yang saat ini sudah memproduksi sekitar 100 jenis produk turunan CPO. 

"Adanya Palm Co dalam rangka hilirisasi ini adalah langkah sangat jitu, asal jangan setengah-setengah karena produk turunan minyak sawit sangat bervariasi," ujarnya.

Lanjut Didin, bagi perekonomian nasional dan negara, program hilirisasi CPO yang didukung oleh Palm Co akan mampu meningkatkan devisa dari ekspor produk turunan yang akan dihasilkan.     

"Begini, kalau dengan CPO saja Indonesia bisa mengumpulkan devisa ekspor tahun lalu sekitar Rp530 triliun, tentu dengan hilirisasi akan lebih besar lagi,"  kata dia.

Namun, dia mengingatkan untuk mencapai target ini tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, modal, tetapi juga marketing intelligent, sampai mengukur daya saing dengan produk-produk yang telah lebih dulu diproduksi oleh negara lain.  

"Untuk itulah, Pemerintah harus memastikan seleksi Direksi di Palm Co dilakukan dengan ketat. Direksinya harus berkelas internasional, dari sisi manajerial dan R&D sampai menemukan produk-produk baru dengan benchmark minimal ke Malaysia," terangnya.