Padang, kabarsawit.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan, delapan pabrik kelapa sawit yang bermasalah di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bukan anggota GAPKI.

Sebelumnya, delapan izin pabrik di Pasaman Barat terancam dicabut karena tidak memiliki kebun sendiri, serta tidak bermitra dengan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi.

"Pabrik-pabrik itu bukan anggota GAPKI," kata Ketua GAPKI Sumbar, Bambang kepada kabarsawit.com, Kamis (5/1).

Jika merunut dari kasusnya, kata Bambang, kedelapan pabrik tersebut memang telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena tidak memiliki kebun sendiri dan tidak bermitra dengan petani.

"Namun kita juga harus melihat kenapa hal itu bisa terjadi," ujarnya.

Sebetulnya, menurut Bambang, pelanggaran yang dilakukan pabrik tidak luput dari campur tangan pemerintah kabupaten (Pemkab). Sebab yang mengeluarkan izin operasi Pemkab.

"Bisa jadi dalam menerbitkan izin asal-asalan tanpa melakukan verifikasi atau pendataan terlebih dahulu," kata dia.

Bambang juga tidak habis pikir kenapa perihal itu bisa terjadi. Padahal untuk mengurus izin operasi sudah ada aturannya. Seperti wajib minimal 20% kebun perusahaan bermitra dengan petani di wilayah operasi.

"Tapi anehnya, di lapangan, justru petani menjual hasil kebunnya ke pabrik tanpa kebun," ujarnya.

Bambang juga mengatakan, kasus Pasaman Barat telah disampaikan ke Dinas Perkebunan Sumbar. Salah satu faktor masalah lemahnya verifikasi dan pendataan saat pengajuan izin.

Kendati begitu, menurut Bambang, untuk mencabut izin pabrik kelapa sawit juga ada prosedurnya. Tidak bisa sembarangan. Sebab di wilayah operasi pabrik juga terbentang luas kebun milik petani swadaya. 

"Kalau main cabut, terus bagaimana nasib petani swadaya di sana. Menurut saya berikan peringatan dulu. Pabrik juga harus memperbaiki diri dengan membangun kebun sendiri dan membuat kemitraan," pungkasnya.