Pekanbaru, kabarsawit.com - Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti mengatakan peremajaan sawit rakyat (PSR) terus digenjot agar mencapai target yang diberikan pusat tahun 2023 ke Riau seluas 10.550 hektare. 

"Progres PSR tahun 2023 Provinsi Riau saat ini sudah mencapai 1.573,1125 hektare, dengan rincian; Kabupaten Rokan Hilir seluas 578,564 hektare, Indragiri Hulu 306 hektare, Siak 472 hektare, dan Indragiri Hilir seluas 216,5485 hektare," kata Vera, Rabu (7/6) kemarin.

Vera menjelaskan, dari progres lahan itu sebagian sudah ada yang keluar rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan, dan sudah di BPDPKS tinggal menunggu tanda tangan serta MoU. 

"Kemudian sebagian lagi ada yang masih diverifikasi Tim PSR Pusat. Jadi kita terus gesa agar progres PSR di Riau bisa tinggi," ujarnya. 

Lebih lanjut Vera menjelaskan, target PSR tahun 2023 tersebar di 10 kabupaten/kota di Riau, dengan rincian; Kabupaten Kampar seluas 1.500 hektare, Rokan Hulu 2000 hektare, Rokan Hilir 450 hektare, Pelalawan 3.200 hektare, Siak 1.000 hektare.

Kemudian, Kabupaten Bengkalis 500 hektare, Kuantan Singingi 450 hektare, Indragiri Hulu 500 hektare, Indragiri Hilir 450 dan Kota Dumai 500 hektare.

"Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, dimana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor," jelasnya.

Sementara untuk kriteria sawit yang direplanting, yakni umur kelapa sawit diatas 20 tahun, kemudian tanaman kelapa sawit yang penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan bibit yang tertanam selama ini tidak unggul.

"Kalau masuk kriteria diatas, bisa mendapatkan dana PSR. Dan bantuan Rp30 juta per hektare ini bentuknya hibah langsung ke petani, dan tidak ada melewati Dinas Perkebunan Riau. Jadi, nanti BPDPKS melakukan MoU dengan koperasi atau kelompok tani. Bantuannya langsung masuk ke rekening masing-masing petani," tukasnya.