Jakarta, kabarsawit.com – Dalam acara Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) bagi para pelaku industri.

Heru Tri Widarto, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, menekankan pentingnya kontribusi besar industri kelapa sawit yang diiringi dengan tantangan pemenuhan standar ISPO yang menjadi sorotan global. Ia menyebutkan bahwa aspek keberlanjutan sangat krusial dalam meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.

Sebagai bagian dari upaya ini, Direktorat Jenderal Perkebunan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Para Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Yurisdiksi." Strategi ini diharapkan dapat memfasilitasi sertifikasi ISPO, terutama untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, sebagai langkah menuju keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dalam presentasinya, mengungkapkan pentingnya menyederhanakan komponen sertifikasi ISPO tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan. Ia menyoroti bahwa melalui pendekatan yurisdiksi dan pemanfaatan metode Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sertifikasi dapat lebih mudah diakses.

Dalam diskusi tersebut, Khadikin dari Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menyampaikan bahwa sertifikasi ISPO saat ini didominasi oleh perkebunan besar, sedangkan perkebunan rakyat masih minim. Ini mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif kepada petani kelapa sawit.

Herdrajat Natawidjaja, Ketua Sekretariat Komisi ISPO, menggarisbawahi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi, seperti pendanaan dan kebutuhan akan pelatihan. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memahami sistem yang tepat dalam menerapkan pendekatan yurisdiksi.

R. Azis Hidayat dari GAPKI menyatakan bahwa seluruh anggotanya berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah, dan GAPKI akan terus mendorong anggotanya untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Ia juga mengapresiasi regulasi pemerintah yang memudahkan pekebun kelapa sawit dalam proses sertifikasi.

Sabarudin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam proses sertifikasi. Ia berharap adanya panduan yang jelas untuk implementasi sertifikasi ISPO dengan pendekatan yurisdiksi.

“Dengan percepatan sertifikasi ISPO, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai produsen minyak sawit yang berkelanjutan, memenuhi target pembangunan hijau baik di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya.