Jakarta, kabarsawit.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai ratusan penelitian dari Program Grang Riset Sawit yang digawangi oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) belum menyentuh langsung petani kelapa sawit. Untuk itu pihaknya mendukung hasil penelitian dapat menjawab seluruh kebutuhan petani sawit.

"Hasil Grant Riset harus kembali lagi untuk mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit petani. Sebab dana yang digelontorkan bersumber dari petani sawit," ujar Ketua SPKS Sabarudin, Jumat (24/7).

Dari catatannya, program tersebut telah memakan biaya hingga Rp921 miliar. Sehingga menurutnya  hasil riset yang dihasilkan seharusnya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, prototipe, atau paten semata, tetapi harus dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, kualitas hasil panen, serta kesejahteraan petani sawit.

"Semestinya hasil riset yang dikembangkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani sawit saat ini.  Misalnya terkait dengan tantangan petani sawit dalam memenuhi traceability yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap EUDR, terkait dengan penguatan kelembagaan koperasi terutama pada perangkat pengelolaan koperasi, dan tidak kalah penting untuk peningkatan produktivitas kebun rakyat," paparnya.

Bukan hanya itu, ia berharap riset tersebut juga menghasilkan teknologi yang murah bagi petani dan bisa dimanfaatkan secara luas. Terutama dalam meningkatkan produktivitas kebunnya.

Sabarudin mengatakan sampai saat ini banyak petani masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi budidaya yang efisien dan terjangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah tuntutan peningkatan produktivitas sekaligus penerapan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk pemetaan lahan serta pendataan petani sawit. Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun, tetapi masih sulit dijangkau oleh sebagian besar petani karena tingginya biaya investasi.

Selain itu, penerapan mekanisasi di perkebunan rakyat juga dinilai masih terbatas. Berbagai teknologi yang telah berkembang di sektor perkebunan belum banyak diadopsi oleh petani karena faktor harga yang relatif mahal dan belum tersedianya skema pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi pekebun kecil.

"Kita juga berharap BPDP memprioritaskan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), termasuk meningkatkan bantuan PSR dari Rp60 juta/hektar menjadi Rp90–100 juta/hektar. Ini untuk membantu biaya peremajaan dan menjamin kebutuhan hidup petani selama masa tunggu tanaman menghasilkan. BPDP juga perlu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, terutama jalan kebun, guna menekan biaya panen dan meningkatkan pendapatan petani. SPKS juga mendorong BPDP untuk lebih melibatkan asosiasi petani dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas, baik dalam penguatan kelembagaan maupun pengelolaan kebun, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh petani sawit," bebernya 

Untuk diketahui, berdasarkan data BPDP, Program Grant Riset Sawit yang berjalan sejak 2015 telah mendukung 466 kontrak penelitian dengan melibatkan 109 lembaga penelitian, 1.873 peneliti, serta 383 mahasiswa. Program tersebut juga menghasilkan 395 publikasi ilmiah dan 84 paten sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional.***