https://www.kabarsawit.com


Copyright © kabarsawit.com
All Right Reserved.

Ingatkan BPDPKS, APKASINDO Jambi: PSR-Sarpras Harus Fokus Utama

Ingatkan BPDPKS, APKASINDO Jambi: PSR-Sarpras Harus Fokus Utama

Ilustrasi-APKASINDO

Jambi, kabarasawit.com - Kementrian Keuangan menobatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) terbaik dalam kategori Layanan Pengelola Dana. 

Penghargaan itu diberikan saat Rapat Koordinasi BLU Inklusif Indonesia Optimis yang digelar Kementerian Keuangan di Jakarta pada Kamis (2/3) lalu.

APKASINDO Jambi pun mengapresiasi penghargaan yang didapat oleh BPDPKS, dan berharap menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik terutama para petani kelapa sawit.

"Kita berharap program PSR dan Sarpras menjadi fokus utama BPDPKS. Sebab ini kebutuhan petani," ujar Ketua Bidang Hukum& advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, Senin (6/3).

Menurutnya program PSR diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai di era globalisasi dan era digitalisasi yang semakin berdaya saing tinggi saat ini. Tentu dengan begitu petani juga akan ikut turun tangan dalam mencapai target pemerintah yakni kelapa sawit berkelanjutan.

"Jadi BLU itu tetap harus ada kejelasan seberapa besar yang bisa diserap untuk kepentingan menuju kepada pencapaian  kesejahteraan dan kemakmuran secara analisis ekonomi. Kemudian juga kepastian akan nilai manfaatnya, sehingga benar-benar dinikmati petani sawit swadaya dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat," katanya.

Lanjutnya, program PSR juga tidak lepas dari program sarpras yang mendukung kesuksesan PSR itu sendiri. Dimana saat ini petani membutuhkan titik terang tentang istilah keberpihakan pada petani sawit swadaya utamanya petani sawit di program PSR 2023.

"Petani butuh dukungan skala prioritas termasuk keberadaan tenaga agronomis untuk membantu peningkatan IPTEk SDM dalam hal manajemen perawatan sawit. Tujuannya agar lebih kebun kelapa sawit berkualitas dan berkuantitas sesuai tujuan Program PSR 2023," jelasnya.

"Fenomena inilah yang menurutnya harusnya menjadi evaluasi bagi BPDPKS agar tidak terkesan hanya bisa membangun kembali kebun tetapi tidak diimbangi bagaimana mempertahankan dan memeliharanya agar berdaya saing tinggi," imbuhnya.