Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan di daerah tersebut. 

Pemprov meminta agar perusahaan dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan yang kerap dilalui kendaraan pengangkut hasil perusahaan. 

Sebab, kemampuan jalan provinsi saat ini hanya berkapasitas 8 ton, namun di lapangan ditemukan rata-rata muatan truk TBS sawit milik perusahaan perkebunan sekitar 15 ton.

"Nah, akibatnya kerusakan jalan tidak bisa dihindari lagi. Masyarakat pun sangat mengeluh hingga kerap melakukan demo ke pemerintah daerah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, kemarin.

Menurut Hamka, pemerintah pusat juga harus menaruh perhatian lebih terkait hal ini. Ia meminta agar pusat tidak hanya memberikan dana bagi hasil ekspor CPO, namun juga harus meningkatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah yang banyak beroperasi perusahaan perkebunan dan pertambangan. 

"Seperti Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Mukomuko, itu industri sawitnya tinggi, tapi jalannya banyak yang rusak," jelasnya.

Kendati ada penyaluran program CSR, dirinya menekankan harus ada aturan yang jelas siapa yang berperan dan bertanggung jawab. Karena menurutnya, dalam pelaksanaan di lapangan selama ini ternyata belum jelas pengawasannya.

"Bisa saja bangun jalan pakai CSR atau program sosial perusahaan, tapi ini manajemennya tidak jelas, berapa yang dikeluarkan, siapa yang mengawasi," ketusnya.

Hamka mengaku Pemprov Bengkulu sudah beberapa kali mencoba memediasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun belum menemukan titik terang.

"Sejauh ini, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan perubahan belum membuahkan hasil. Namun kita berharap Kementerian Keuangan bisa memikirkan pembagian dana bagi hasil lebih tinggi lagi ke daerah," pungkasnya.