Bengkulu, kabarsawit.com - Tingginya potensi ekonomi di sektor kelapa sawit membuat masyarakat berbondong-bondong mengubah lahan pertanian lainnya menjadi kebun sawit.

Kabupaten Bengkulu Selatan dan Mukomuko misalnya. Luas lahan tanam padi menyusut tajam hingga puluhan hektare beralihfungsi jadi kebun kelapa sawit.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan pun berupaya melindungi persawahan agar tidak dialihfungsikan. 

Bahkan, pemerintah daerah membikin Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar persawahan di sana tidak tergerus jadi kebun kelapa sawit.

Dalam Perda itu juga ditegaskan, jika masih ada masyarakat yang nekat alih fungsi, maka terancam sanksi administrasi hingga pidana.

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi mengatakan, peraturan daerah itu berlaku sejak tahun lalu yang melarang alih fungsi lahan tanaman padi (persawahan) menjadi kebun kelapa sawit.

"Ini bertujuan agar luas persawahan produktif tidak berkurang, dan ketahanan pangan daerah terjaga," kata Gusnan, kemarin.

Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang tidak henti-hentinya mengingatkan agar petani padi di daerah itu tidak mengubah sawahnya jadi kebun sawit. 

Bahkan demi menjaga lumbung pangan, pemerintah daerah telah mengusulkan program cetak sawah ke pemerintah pusat. "Jadi, petani yang kita usulkan dapat program cetak sawah ini, yang pernah mengubah sawahnya jadi kebun sawit" kata Sekretaris Dinas Pertanian Mukomuko, Elxandi Utria.

Elxandi mengaku, rata-rata petani padi beralih ke tanaman sawit karena sulitnya pasokan air ke persawahan selam ini. Namun, dengan adanya bantuan program cetak sawah, Elxandi yakin pemerataan air dari irigasi dapat terpenuhi.

"Dari 1.000 hektare tanaman sawit, karet, hingga lahan tanpa tanaman yang telah menjadi persawahan di sini, hanya sekitar 50 hektare lagi yang belum mendapatkan air dari irigasi teknis. Sisanya, sudah oke," ujarnya.

Elxandi mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
 
"Perda untuk mendorong program cetak sawah juga sudah dibuat. Ini bertujuan agar petani padi kita lebih giat lagi, dan tentunya tidak mengubah sawah mereka jadi perkebunan," pungkasnya.