Bengkulu, kabarsawit.com - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu mengaku prihatin terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan sektor kelapa sawit.

Kebijakan itu yakni penghapusan pupuk subsidi, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang rendah dan tidak stabil, serta pembatasan kebijakan CPO.

Diawali soal pupuk subsidi. Menurut Ketua APKS Bengkulu, Edy Masyhuri, penghapusan pupuk subsidi merupakan masalah utama yang dapat berdampak negatif pada produktivitas tanaman sawit.

Sebab, pupuk subsidi salah satu dukungan penting bagi petani untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Adanya kebijakan penghapusan membuat petani kesulitan dalam memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, sehingga berpotensi menurunkan produksi kelapa sawit di daerah.

"Kami menyayangkan adanya kebijakan itu, karena kebijakan itu banyak petani yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, sehingga berpotensi menurunkan produksi kelapa sawit," kata Edy, kemarin.

Terus, fluktuasi harga TBS kelapa sawit yang tidak stabil. APKS menilai harga yang rendah dan tidak menentu membuat para petani kesulitan merencanakan dan mengelola keuangan. Ketidakpastian dalam harga juga dapat mempengaruhi pendapatan petani secara keseluruhan dan berdampak pada keberlanjutan usaha mereka.

"Kami sangat prihatin dengan penghapusan pupuk subsidi dan fluktuasi harga TBS kelapa sawit yang tidak stabil. Kedua kebijakan ini membuat kondisi para petani semakin sulit. Kami mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar ingin sektor kelapa sawit ini berkelanjutan atau tidak," ujar Edy.

Sementara pembatasan kebijakan ekspor CPO. APKS menganggap pembatasan itu dapat menghambat pertumbuhan industri kelapa sawit di pasar International. Sebagai negara produsen kelapa sawit, pembatasan ekspor dinilai berpotensi mempengaruhi daya saing dan pendapatan dari industri kelapa sawit di tingkat nasional.

"Kebijakan pembatasan ekspor seperti domestic price obligation (DMO) sangat berpotensi mempengaruhi daya saing dan pendapatan dari industri kelapa sawit," ungkapnya.

Untuk itu, APKS berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mendengarkan aspirasi para petani kelapa sawit. Sebab petani menginginkan adanya kebijakan yang berpihak dan mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit.

Keterlibatan aktif dari para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya di sektor ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak dari kebijakan-kebijakan itu. Kita ingin adanya solusi untuk menjaga sektor ini tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tutupnya.