Jambi, kabarsawit.com - DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi mendorong pemerintah agar program hilirisasi sawit tidak hanya berfokus pada pengembangan industri perkebunan, tetapi juga memperkuat posisi petani sawit sebagai pelaku utama sektor hulu (on farm).

Hal itu disampaikan Ketua Harian HKTI Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution, saat ditemui media elaeis.co di kawasan Jelutung, Kota Jambi, Sabtu (8/8) kemarin.

Tagor mengatakan, petani perkebunan, khususnya kelapa sawit, masih menghadapi tingginya biaya produksi. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari ketersediaan pupuk berkualitas, bibit bersertifikat, hingga pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS).

“Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya ketiadaan pupuk buatan Indonesia sendiri yang berkualitas. Sehingga para petani terpaksa membeli pupuk impor yang harganya sangat mahal,” ungkapnya.

Menurut Tagor, pupuk lokal yang tersedia saat ini belum seluruhnya memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan petani. Ia mempertanyakan kemampuan industri pupuk nasional untuk menyediakan pupuk perkebunan sawit.

“Harusnya kan yang standar. Kenapa industri pupuk Sriwijaya, Petrokimia, Pupuk Aceh masa tidak bisa memproduksi pupuk kebun? Selama ini hanya pupuk pangan. Tidak usah disubsidi, yang penting ada barangnya petani pasti beli. Harganya itu harga produk pemerintah, bukan produk kapitalis,” ujarnya.

Soroti Bibit dan Mekanisasi

Tagor yang juga dikenal sebagai birokrat senior  Provinsi Jambi di bidang pertanian dan perkebunan itu turut menyoroti persoalan bibit kelapa sawit dan mekanisasi pertanian.

Menurutnya, pemerintah perlu membantu petani dalam pengelolaan lahan melalui mekanisasi sekaligus memastikan ketersediaan bibit sawit bersertifikat.

“Dulu di Dinas Perkebunan ada, sekarang mayoritas petani harus ke swasta untuk mendapatkannya,” kata Tagor.

Ia menilai ketersediaan bibit bersertifikat saat ini juga semakin berkurang. Akibatnya, petani harus mengeluarkan modal lebih besar untuk menghasilkan TBS.

“Akibatnya, petani harus mengeluarkan modal yang besar untuk bisa memproduksi TBS. Sekalipun misalnya harga TBS tinggi, itu belum tentu sebanding dengan pengeluaran modalnya,” ungkapnya.

Pengawasan Harga TBS di Lapangan 

Selain persoalan sarana produksi, Tagor juga menyoroti pengawasan terhadap harga TBS yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan harga TBS periode 7–13 Agustus 2026 yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar Rp3.911,53 per kilogram untuk tanaman umur 10–20 tahun.

“Misalnya periode minggu ini Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menetapkan harga Rp3.911,53 per kilogram. Tetapi di lapangan, petani menjual tak sampai segitu,” ungkapnya.

Tagor mengatakan, ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan pada 2012, pengawasan terhadap perusahaan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan perusahaan mematuhi ketetapan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Sekarang tampaknya hal itu harus terus dilakukan supaya petani tidak terus-menerus dirugikan,” lanjutnya.

Hilirisasi Sawit Harus Sejalan dengan Penguatan Petani

Tagor menegaskan HKTI mendukung program hilirisasi sektor perkebunan yang didorong pemerintah. Namun, menurutnya, pengembangan industri harus berjalan beriringan dengan penguatan petani sebagai produsen bahan baku.

“Kami mendukung hilirisasi, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana petani (on farm), bagaimana petani memproduksi supaya petani bisa hidup, menyekolahkan anak-anaknya, maupun membayar pajak,” tegasnya.

Ia mengatakan HKTI Provinsi Jambi akan terus menyuarakan kepentingan petani kepada pemerintah.

Menurut Tagor, HKTI sebelumnya telah memfasilitasi pertemuan sejumlah kelompok tani dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat pelantikan DPD HKTI Provinsi Jambi.

“Sejauh ini kami sudah memfasilitasi pertemuan beberapa kelompok tani langsung kepada Wamentan Sudaryono beberapa waktu lalu, tepatnya saat pelantikan DPD HKTI Provinsi Jambi,” ungkapnya.

HKTI Jambi juga tengah mendorong pemanfaatan Koperasi Garuda Tani untuk membantu pengadaan dan distribusi pupuk kepada petani.

“Kami juga berkeinginan bagaimana HKTI yang memiliki Koperasi Garuda Tani bisa bergerak untuk pengadaan pupuk. Kami berencana ke arah sana, supaya swasta tidak seenaknya saja,” pungkasnya.

Dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di setiap desa, Tagor berharap Koperasi Garuda Tani nantinya dapat membangun sinergi dalam distribusi pupuk.

Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi beban biaya produksi perkebunan.***