Jambi, kabarsawit.com - Walhi Jambi menemukan angka kehilangan tutupan hutan di Jambi mencapai 993.453 hektar atau setara dengan 13 kali luas negara Singapura.

Pembukaan lahan dan deforestasi sangat masif terjadi di rentang tahun 2001 - 2024. Tutupan lahan tersebut beririsan dengan beririsan dengan taman nasional hingga daerah aliran sungai (DAS) Batanghari dan Pengabuan Lagan. 

Saat tutupan hutan di Jambi menghilang, satu ancaman besar yang muncul adalah bencana ekologis. Bencana ekologis bukan takdir, melainkan akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. 

Hasil perhitungan Walhi Jambi menyatakan bahwa ada 233 desa di sepanjang sungai Batang Merao dan Batang Merangin yang terancam terendam banjir dan longsor akibat kerusakan di hulu. 

Berdasarkan perhitungan Walhi Jambi, ada 530.000 PBPH yang diterbitkan, dan ini berkelindan dengan angka pembukaan lahan.

Di tahun 2024, tiga besar wilayah dengan laju deforestasi tertinggi adalah Riau (29.702,1 ha.), Aceh (11.208,5 ha.), dan Jambi (8.290,6 ha.). 

Pembukaan hutan mayoritas dilakukan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, serta pertambangan. Hal ini sejalan dengan posisi Jambi sebagai penghasil sawit keempat terbesar di Pulau Sumatera, dan saat ini luas kebun eksisting hampir mencapai batas atas (cap sawit). 

Hal itu diungkapkan oleh Manajer Advokasi, Kajian, Kampanye dan Organisasi Rakyat Walhi Jambi, Ginda Harahap dalam diskusi publik bersama Satya Bumi pada Jumat, (7/8) lalu di Universitas Jambi.

Selain deforestasi untuk perkebunan sawit dan monokultur, kerusakan lingkungan di Jambi juga disebabkan oleh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal. Aktivitas pertambangan masuk ke area Taman Nasional Kerinci Seblat serta memenuhi area Sungai Batanghari.

“Banjir, longsor, kekeringan panjang dan karhutla bukan lagi anomali, ini adalah kenormalan baru karena hilangnya hutan di Jambi. Masyarakat kehilangan sumber air bersih, lahan pangan, juga ketahanan terhadap bencana. Dan semua ini tidak lepas dari ketidakadilan sistem yang menggusur alam,” ujar Ginda Harahap 

Di samping bencana ekologis yang membayang-bayangi masyarakat Jambi, ada juga potensi hilangnya habitat satwa endemik dan satwa kunci Pulau Sumatera seperti harimau, orangutan, badak, gajah, dan tapir. Pada tahun 2011 dan 2023, habitat Orangutan Sumatera hilang 4,7% dan habitat Orangutan Tapanuli hilang 2,2%. Jika ditotal, laju hilangnya hutan habitat orangutan mencapai 94.399 hektar.

Deforestasi menyebabkan degradasi tutupan hutan dan memutus koridor atau wilayah jelajah satwa endemik. Dalam kasus orangutan, spesies yang memiliki kemiripan DNA hingga 97%, penurunan area jelajah membuat orangutan terisolasi. 

Akibatnya mereka harus melakukan pernikahan keluarga yang memungkinkan peningkatan potensi kematian orangutan.

“Saat ini, masyarakat di sekitar Batang Toru masih hidup di huntara (hunian sementara). Pemerintah belum serius memikirkan nasib mereka, apalagi nasib satwa. Pasca bencana Aceh dan Sumatera, diperkirakan ada 58 individu Orangutan Tapanuli yang tewas, atau populasinya merosot sekitar 7%,” ujar Communications Manager Satya Bumi, Restu Diantina.

Bencana ekologis ibarat alarm bagi kondisi lingkungan hidup kita. Ada kerusakan dan ancaman kepunahan yang nyata. 

Untuk itu, mempertahankan yang tersisa adalah kewajiban dan merestorasi yang rusak perlu diupayakan. Begitu pun dengan memastikan habitat satwa terjaga. 

Menghentikan deforestasi, mempertahankan apa yang tersisa, dan memulihkan yang sudah rusak adalah hal yang harus dilakukan bersama saat ini. 

Diketahui, Satya Bumi dan Komunitas Sepeda Chemonk sedang melakukan Ekspedisi, perjalanan bersepeda untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap perlindungan hutan dan orangutan.

Perjalanan tersebut dimulai dari Jakarta, menempuh 1.700 km menuju Batang Toru. Di hari ketujuh, lima orang pesepeda sampai di Kota Jambi setelah menempuh 900 km perjalanan. 

Perjalanan akan terus dilanjutkan untuk merekam kondisi lingkungan Pulau Sumatera dan menggaungkan pesan “No Second Home, Restore Their Forest.”

Di Jambi sendiri, tantangan cuaca panas masih dirasakan pesepeda sepanjang perjalanan, terlebih mulai banyak titik-titik kebakaran lahan yang terjadi.

 Di sisi lain, Jambi memberikan diversifikasi jalur, di mana jalan lebih berkelok dibandingkan tiga provinsi sebelumnya (Banten, Lampung dan Sumatera Selatan). Tantangan lainnya, pesepeda harus berjalan berdampingan dengan truk pengangkut batu bara yang besar.

Total durasi yang dibutuhkan pesepeda untuk melewati Provinsi Jambi adalah lima hari (8 - 12 Agustus 2026). Pesepeda dijadwalkan masuk ke Dhamasraya pada malam hari tanggal 12 Agustus 2026. Untuk selanjutnya menghadapi elevasi jalur Sumatera yang lebih tinggi.***