Pekanbaru, kabarsawit.com - Ketua Aspek-PIR Riau, Sutoyo, sependapat dengan keinginan Presiden Jokowi yang tidak ingin lagi mengekspor bahan mentah hasil dari perkebunan kelapa sawit.

Sebab selama ini, Indonesia menjual bahan baku dan kembali membeli barang tersebut setelah menjadi produk. 

"Karena memang, penduduk Indonesia banyak sebagai konsumen," kata Sutoyo saat berbincang dengan kabarsawit.com, Jumat (16/6).

Menurut Sutoyo, yang perlu dilakukan agar keinginan Presiden terwujud adalah membenahi hulu-hilir tata kelola kelapa sawit. Pertama, petani dibuatkan kelembagaan dengan skala tertentu sesuai luasan kebun. Kemudian pemerintah melakukan identifikasi luas lahan yang dimiliki kelembagaan petani tersebut. 

"Lalu dimitrakan dengan pelaku usaha yang punya pabrik kelapa sawit, dengan kapasitas olah yang cukup sesuai luas areal yang ada di radius 25 km persegi," bebernya.

Setelah itu, pabrik-pabrik juga dapat membentuk gabungan untuk mendirikan revanery pengolahan TBS menjadi CPO dan barang-barang keturunan sawit menjadi barang-barang yang siap dipakai oleh konsumen. 

Mengapa harus membentuk gabungan, kata Sutoyo, agar revanery yang membutuhkan CPO lebih banyak dapat terpenuhi.

"Kalau sudah begitu nanti barang jadinya berupa BBM, minyak goreng, detergen, food, kosmetik dan sebagainya. Malah kalau ini bisa dilakukan di setiap provinsi dengan tetap mengukur hasil produksi dan konsumsi. Sisanya diekspor, maka Indonesia pasti jaya dan rakyatnya sejahtera," tuturnya.