Bengkulu, kabarsawit.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan faktor utama pemicu konflik agraria di Bengkulu karena Hak Guna Usaha (HGU) belum terpetakan.

Dalam upaya mencegah terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan, penting bagi pemerintah untuk segera memetakan HGU dengan tepat dan transparan.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah I, Maruli Tua mengaku banyak menemukan kasus sertifikat diterbitkan namun tetap melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sayangnya, BPN sebagai pemangku kepentingan juga seolah melepaskan tanggung jawab, sehingga konflik berlanjut ke jalur pengadilan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria.

"Ketika ada masalah, seolah-olah penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan, yang pada kenyataannya pemerintah sebagai lembaga yang profesional seharusnya dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tampaknya mereka enggan mengambil risiko dan membiarkan rakyat berjuang sendirian. Kami berharap agar teman-teman di BPN dapat melakukan perbaikan yang diperlukan," kata Maruli, kemarin.

Menurut Maruli, konflik agraria yang berkepanjangan tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi para pihak terkait, tetapi juga merugikan stabilitas sosial dan ekonomi di daerah perkebunan sawit.

Oleh karena itu, pemetaan HGU dengan serius dan tegas menjadi kunci dalam mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.

"Perlu adanya kerja sama antara KPK, BPN, dan instansi terkait lainnya untuk memetakan HGU dengan akurat, transparan, dan berlandaskan pada keadilan. Proses pemetaan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan menghormati hak-hak mereka, sehingga semua pihak dapat merasa terlibat dan didengar dalam proses tersebut," ujarnya.

Dengan pemetaan yang tepat dan penyelesaian yang adil, diharapkan konflik agraria di perkebunan sawit dapat diminimalisir dan stabilitas dapat terjaga. Semua pihak, termasuk pemerintah, BPN, dan masyarakat, kata Maruli, juga perlu saling mendukung dan bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan industri perkebunan sawit serta menghindari dampak negatif dari konflik agraria.

"Kami berharap dengan pemetaan yang tepat dan penyelesaian yang adil, diharapkan konflik agraria di perkebunan sawit dapat diminimalisir dan stabilitas dapat terjaga. Oleh Sebab itu, semua pihak harus mendukung dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini," tutupnya.