Bengkulu, kabarsawit.com - Pengamat Ekonomi Bengkulu, Prof Kamaludin mengatakan konflik agraria yang terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat berdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi di Bengkulu.

Konflik agraria sendiri merujuk pada ketegangan yang timbul antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat terkait penguasaan lahan, kompensasi yang adil, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri tersebut.

"Konflik agraria yang terus berkecamuk antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di Bengkulu memiliki potensi besar untuk menghambat pertumbuhan investasi di daerah," kata Prof Kamaludin, kemarin.

Salah satu alasan mengapa konflik agraria dapat menghambat pertumbuhan investasi adalah karena ketegangan yang terjadi dapat menciptakan iklim bisnis yang tidak stabil. Investor cenderung enggan menanamkan modalnya dalam lingkungan yang diwarnai oleh konflik dan ketidakpastian hukum.

"Investor mencari stabilitas dan kepastian dalam berbisnis. Jika terjadi konflik yang serius antara perkebunan kelapa sawit dan masyarakat, investor kemungkinan akan memilih untuk mengalihkan investasinya ke daerah lain yang lebih menjanjikan," ungkap Kamaludin.

Selain itu, konflik agraria juga berpotensi mengganggu hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pemerintah daerah. Konflik yang terus berlanjut dapat menciptakan ketidakharmonisan dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga proses investasi dan pembangunan dapat terhambat.

"Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik agraria ini dengan melibatkan semua pihak terkait. Keharmonisan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat, dan pemerintah harus dijaga agar pertumbuhan investasi dapat berjalan lancar," tegas Kamaludin.

Konflik agraria juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra daerah Bengkulu sebagai tempat investasi. Jika konflik tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan tercipta persepsi bahwa daerah ini tidak stabil dan tidak ramah terhadap investasi.

"Ketika investor melihat ada konflik agraria yang sedang berlangsung di suatu daerah, mereka akan cenderung berpikir dua kali untuk melakukan investasi di sana. Ini dapat merugikan upaya pemerintah dalam menarik investor untuk berinvestasi di Bengkulu," ujar Kamaludin.

Pentingnya penyelesaian konflik agraria juga terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah Bengkulu. Jika konflik tidak ditangani secara efektif, konsekuensinya dapat meliputi kerusakan lingkungan, peningkatan ketidakpuasan masyarakat, dan ketidakstabilan sosial.

"Konflik agraria yang dibiarkan terus berlarut-larut dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi daerah ini. Diperlukan kerjasama antara semua pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan industri perkebunan kelapa sawit," paparnya.

Oleh karena itu, para pihak terkait, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh terkait harus bekerja sama untuk mencari jalan keluar yang baik dan adil. Penyelesaian konflik agraria yang tepat akan memberikan kepastian hukum, stabilitas lingkungan, dan iklim investasi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

"Hanya dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan di Bengkulu," pungkasnya.