Bengkulu, kabarsawit.com - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu meminta agar pemerintah mengubah dana pungutan sawit yang dikelola BPDPKS menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk petani kelapa sawit di Bengkulu.

BLT dapat diberikan kepada petani sawit yang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Menurut Edy Mashury, Ketua APKS Provinsi Bengkulu, petani sawit miskin menerima BLT karena banyak dari mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Banyak petani sawit di Bengkulu yang miskin, sehingga dana yang ada di BPDPKS sebaiknya diberikan kepada mereka yang miskin,” ujarnya, kemarin

Edy menjelaskan bahwa dana bantuan dari BPDPKS ini dapat diberikan melalui program BLT yang dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memberi prioritas kepada kondisi petani sawit miskin.

"Tidak hanya pelaku UMKM, tetapi juga petani kelapa sawit desa yang miskin juga membutuhkan bantuan," katanya.

Dengan demikian, ia meminta agar petani sawit yang miskin dibantu dengan industri hilir petani dan UKM sawit, alih-alih menggunakan dana pungutan eksportir sawit yang dikelola BPDPKS untuk subsidi langsung industri biodiesel.

Hal ini juga berfungsi sebagai cara negara melindungi petani dari gejolak harga pasar.

“Selama ini pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang mendukung industri biodiesel di tengah kesulitan petani sawit,” imbuhnya.

Namun, harga Tandan Buah Sawit (TBS) telah turun dan harga pupuk telah meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Harga sawit swadaya petani saat ini masih sekitar Rp 1.700.

"Kami berharap subsidi tidak hanya diberikan pada industri kelapa sawit dan biodiesel, petani kelapa sawit juga harus mendapat bantuan,”  pungkasnya.