Jakarta, kabarsawit.com - Pemerintah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk tahun 2024, sayangnya anggaran tersebut turun sekitar Rp 396 miliar dari alokasi tahun 2023.

Anggaran DBH sawit tahun depan direncanakan pusat sebesar Rp3 triliun, harga ini lebih sedikit dari alokasi tahun 2023 sebesar Rp 3,396 triliun.

Abdul Wahid, anggota DPR RI dari Riau, menyoroti hal ini.

“Apa penyebabnya? Harus jelas dong,” tanya politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Senin (21/8).

“Kan ada banyak alasannya, penurunan produksi, penurunan harga sawit, atau mungkin ekspor sawit tidak sebesar sebelumnya. Harus ada perhitungan dan tidak boleh seenaknya kurang-kurangin,” tandasnya.

Wahid mengatakan bahwa penurunan alokasi DBH sawit tidak mungkin disebabkan oleh penurunan produksi sawit, karena jumlah perkebunan sawit yang baru dibuka terus meningkat.

“Tidak masuk akal. Lahan kan dibangun terus, tidak mungkin produksi sawit berkurang. Saya lihat langsung pembangunan kebun baru dan izin-izin baru,” ucap Wahid.

“Ditambah lagi PSR sudah banyak digerakkan, alhasil produksi sawit semakin banyak,” lanjutnya

Replanting pun tidak menimbulkan penurunan produksi sawit. Dengan kata lain, produksi sawit secara keseluruhan tetap stabil dan bahkan meningkat.

“Pengurangan alokasi DBH sawit ini pasti akan memicu demonstrasi di daerah penghasil sawit. Harga yang sekarang saja daerah merasa dirugikan, apalagi dikurangi lagi," tutupnya