Bengkulu, kabarsawit.com - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengembangkan program khusus yang berfokus pada pencegahan konflik yang kerap terjadi antara perusahaan kelapa sawit dan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

Rosmala Dewi, Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa program ini memungkinkan pengacara negara dan jaksa untuk secara langsung masuk ke areal kebun sawit.

“Kami mau ambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah yang sering timbul antara perusahaan kelapa sawit besar dan petani kelapa sawit. Kami harap bisa mengurangi jumlah perselisihan yang mungkin terjadi dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Nantinya ini akan melibatkan pengacara negara dan jaksa,” ujar Rosmala, kemarin.

Selama ini, dia percaya bahwa perselisihan antara perusahaan kelapa sawit dan petani kelapa sawit biasanya bermula dari masalah pengelolaan sumber daya dan lahan.

“Dengan bantuan jaksa dan pengacara negara yang berwenang, diharapkan semua pihak dapat berkumpul, berbicara, dan mencapai keputusan yang adil,” harapanya.

Masuknya jaksa dan pengacara negara ke area kebun sawit merupakan langkah penting dalam program ini. Mereka akan berkomunikasi secara langsung dengan petani dan perusahaan, melakukan mediasi, dan membantu dalam penyusunan perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami yakin metode ini akan menghasilkan hasil yang positif. Jaksa dan pengacara negara punya pengetahuan hukum mendalam dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik, yang memungkinkan proses untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Kejati Bengkulu juga mendukung pendekatan kreatif ini. Kepala Kejati Bengkulu, Heri Jerman, menyatakan bahwa pihaknya bersedia membantu dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi petani sawit dan perusahaan sawit. Dia berharap ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang menghadapi masalah yang sama.

“Kami rencananya akan memberikan bantuan dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang mengalami masalah serupa,” ucap Heri.

Heri juga mengatakan bahwa program kerja sama ini dapat membantu mengurangi konflik yang ada antara perusahaan kelapa sawit dan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.

“Diharapkan masalah yang selama ini sulit diselesaikan dapat diselesaikan dengan lebih baik dengan partisipasi jaksa dan pengacara negara. Ini akan menguntungkan industri kelapa sawit dan kesejahteraan petani,” pungkasnya.