Jakarta, kabarsawit.com - Manfaat dari program biodiesel kelapa sawit oleh pemerintah belum menjangkau petani swadaya secara langsung. Padahal, kebijakan mandatori biodiesel ditujukan untuk memberdayakan petani kelapa sawit dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk mendapatkan rekomendasi mengenai mandatori biodiesel yang akan berdampak langsung kepada petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyelenggarakan Rembug Tani Nasional  Kelapa Sawit Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis (31 Agustus) ini mengangkat tema ‘Pemanfaatan TBS Petani Swadaya melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi yang Berkelanjutan di Indonesia’.

Konferensi Rembug Tani Nasional ini dibuka oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dalam pidatonya, beliau menyatakan bahwa kelapa sawit adalah komoditas utama Indonesia dan akan menjadi komoditas yang dicari di dunia saat ini, esok dan di masa depan karena prospeknya yang semakin terbuka dan lebih baik.

Ia mengatakan bahwa kelapa sawit dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia. Indonesia masih merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Kelapa sawit adalah salah satu kekuatan negara kita, komoditas ini adalah pilar kita, kita adalah yang terbesar di dunia,” ujar Syahrul, kemarin.

Ia menjelaskan bahwa Rembug Tani Nasional sangat penting dan strategis untuk masa depan karena untuk menyediakan energi bagi para petani kelapa sawit sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan petani dan devisa negara serta program biodiesel.

Dalam hal ini, perusahaan ingin agar para petani kelapa sawit dapat melakukan upaya-upaya percepatan program peremajaan kelapa sawit melalui perbaikan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.

"Kami telah bergabung dengan jajaran biodiesel 40 dan diakui secara global. Tentu saja, kita dapat meningkatkannya menjadi biodiesel 100  jika kita mengambil langkah-langkah yang tepat. Tentu saja secara bertahap," paparnya.

“Saya rasa hasil dari Rembug Petani Nasional ini akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan kepada pemerintah, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung para petani," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetas Alsy Hanu, mengatakan bahwa Rembut Tani Nasional sedang mendiskusikan kerjasama antara koperasi petani kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memasok biodiesel. Sejauh ini, para petani belum mendapatkan penjelasan yang jelas dari pihak hulu mengenai pasokan minyak kelapa sawit.

"Masih belum jelas dari sisi hulu di mana kami (petani kelapa sawit) harus memasok minyak untuk berpartisipasi dalam program biodiesel. Jadi dalam dialog ini, kami akan membahas secara tuntas kemitraan sektor hilir antara asosiasi petani dan industri," ujar Mansuetus.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan dalam pidatonya di tahun 2019 bahwa petani kelapa sawit harus dilibatkan dalam proses produksi biodiesel. Oleh karena itu, SPKS ingin menghubungkan petani dengan industri kelapa sawit dalam konteks pengolahan kelapa sawit.

"Saat ini, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha kelapa sawit. Kami ingin industri hilir kelapa sawit bertumpu pada kekuatan koperasi dan petani. Industri hilir kelapa sawit harus melibatkan koperasi dan petani,” pungkasnya.